Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OSO: Wiranto Menko Polhukam, Masa Tak Tahu Situasi Politik Partainya

Kompas.com - 16/05/2019, 06:47 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menjelaskan alasannya menyalahkan Wiranto atas kegagalan Partai Hanura di Pemilu 2019.

Menurut dia, Wiranto yang merupakan pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura telah melakukan pembiaran atas kondisi partainya.

"Iyalah. Karena dia kan Menko Polhukam masa dia tidak tahu situasi politik partainya sendiri. Ya kan? Dia biarin gitu," kata OSO kepada wartawan seusai menggelar buka puasa bersama di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada acara buka puasa itu, OSO blak-blakan menyalahkan Wiranto atas gagalnya Hanura lolos ke Senayan. Padahal, Presiden Joko Widodo yang merupakan atasan Wiranto di pemerintahan hadir dalam acara tersebut.

Baca juga: OSO Sebut Wiranto Penyebab Hanura Kalah dalam Pileg 2019

Saat ditanya wartawan lebih jauh, OSO enggan menjelaskan secara detail mengenai pembiaran yang dilakukan Wiranto terhadap Hanura. Ia lalu bicara mengenai sejarah partainya.

"Ketua umum (Hanura) memang saya. Tapi kan ini sejarahnya ada. Jadi kalau sejarahnya harus melengket kepada dia (Wiranto), ya enggak jalan organisasinya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mencurigai Wiranto turut terlibat dalam upaya menurunkan suara Partai Hanura di Pemilu Legislatif 2019. Tujuannya adalah untuk kembali mengambil alih kepemimpinan Hanura dari tangan OSO.

Ia mencurigai keterlibatan Wiranto ini sejak terjadi konflik kepemimpinan di tubuh Hanura antara Oesman Sapta dan kubu Syarifudin Sudding.

"Sejak konflik Hanura terjadi kan patut dicurigai dan diduga beliau aktor yang menginginkan kembali Hanura diambil alih dari tangan Pak OSO," kata Benny di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Saya Masih Mengurus Pemilu, Hanura Nanti Saja

Menanggapi hal itu, Wiranto menyatakan tidak perlu saling menyalahkan terkait tak lolosnya Hanura.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Dua kali Partai Hanura lolos pemilu, ya syukuri kalau sekarang tidak lolos. Kami introspeksi, tidak perlu salah menyalahkan, apalagi menyalahkan saya," ujar Wiranto di kantor pusat PT Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, raihan suara Partai Hanura masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen. Hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 92,80 persen, Hanura hanya meraih 1,35 persen suara. Suara itu turun drastis dari Pemilu 2014 di mana Hanura mengantongi suara 5,26 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com