Hendropriyono: Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri

Kompas.com - 16/05/2019, 06:37 WIB
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Abdullah Makhmud Hendropriyono dalam acara penetapan partainya sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20. Penetapan peserta dan nomor urut PKPI sebagai peserta Pemilu mendatang tersebut digelar dalam rapat pleno terbuka KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Abdullah Makhmud Hendropriyono dalam acara penetapan partainya sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20. Penetapan peserta dan nomor urut PKPI sebagai peserta Pemilu mendatang tersebut digelar dalam rapat pleno terbuka KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono meyakini situasi Indonesia akan tetap aman dan kondusif setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei.

"Enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin," kata Hendropriyono seusai buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019) malam.

Hal ini disampaikan Hendropriyono menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU. Di sisi lain, kubu Prabowo juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Jokowi Minta Prabowo Ikuti Mekanisme Pemilu

Hendropriyono menilai, sikap Prabowo itu tak akan memengaruhi apa pun. Ia juga meyakini tak akan terjadi kericuhan karena masyarakat akan menerima apa pun yang diputuskan KPU. Aksi people power yang disuarakan oleh sejumlah pendukung Prabowo diyakini tak akan berjalan.

"Apa pun namanya, kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," kata Hendropriyono.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, tidak mungkin, jauh panggang dari api," kata purnawirawan jenderal TNI ini.

Baca juga: Tolak Rekapitulasi KPU, Kubu Prabowo Juga Tak Mau Ajukan Gugatan Sengketa ke MK

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil penghitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk. Penghitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X