Punya Kegelisahan yang Sama, AHY dan 8 Kepala Daerah Bersatu di "Forum Bogor"

Kompas.com - 15/05/2019, 21:55 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak,Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, saat memasuki komplek Museum Balai Kitri, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia, Rabu (15/5/2019).   KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak,Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, saat memasuki komplek Museum Balai Kitri, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia, Rabu (15/5/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Silaturahim 8 kepala daerah dan dua tokoh politik di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019) sore, didasari kegelisahan yang sama, yakni situasi politik pasca-Pemilu 2019 yang memanas di Tanah Air.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ia dan kesembilan tokoh lainnya melihat, pasca-pemilu, perselisihan di masyarakat semakin kuat. Seharusnya, yang terjadi adalah kembali merajut persatuan dan persaudaraan.

"Benih-benih perselisihan tetap tersemai dan ini tak kami harapkan. Karena bagaimana pun kita semua ingin Indonesia tetap utuh," ujar AHY saat dijumpai usai acara silaturahim tersebut.

Fenomena itu bersumber dari proses Pemilu 2019 yang masih dipersoalkan oleh sekelompok orang.

Baca juga: Ormas Islam di DKI Serukan Persatuan Pasca-Pemilu 2019

Aktivitas mereka dinilai mengarah ke disintegrasi bangsa dan inkonstitusional. Bahkan, dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Wali Kota Bogor Bima Arya menambahkan, pertemuan tokoh lintas elemen atau yang disepakati bernama " Forum Bogor" akan menjadi teladan bagi masyarakat untuk kembali mengedepankan cara-cara musyawarah dan konstitusional.

"Semangat kita sama, bagaimana agar seluruh proses kita hormati. Kita berikan tempat bagi koridor hukum untuk membangun komunikasi satu sama lain. Semua kita ini dipersatukan untuk keinginan Indonesia damai," ujar Bima.

"Kami menyepakati di hari-hari menjelang 22 Mei nanti, terus mengokohkan kebersamaan. Meminimalisir ruang-ruang terjadinya perpecahan. Kami hormat keputusan pada tanggal 22 Mei nanti," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Nasdem Anggap Ada yang Keliru dari Narasi People Power Pasca-Pemilu

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, seruan persatuan sesama anak bangsa seperti ini memang harus dilakukan oleh banyak tokoh.

Gaungnya tidak akan terdengar jika hanya dikemukakan secara sporadis.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X