Punya Kegelisahan yang Sama, AHY dan 8 Kepala Daerah Bersatu di "Forum Bogor"

Kompas.com - 15/05/2019, 21:55 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak,Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, saat memasuki komplek Museum Balai Kitri, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia, Rabu (15/5/2019).   KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak,Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, saat memasuki komplek Museum Balai Kitri, Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia, Rabu (15/5/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Silaturahim 8 kepala daerah dan dua tokoh politik di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019) sore, didasari kegelisahan yang sama, yakni situasi politik pasca-Pemilu 2019 yang memanas di Tanah Air.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ia dan kesembilan tokoh lainnya melihat, pasca-pemilu, perselisihan di masyarakat semakin kuat. Seharusnya, yang terjadi adalah kembali merajut persatuan dan persaudaraan.

"Benih-benih perselisihan tetap tersemai dan ini tak kami harapkan. Karena bagaimana pun kita semua ingin Indonesia tetap utuh," ujar AHY saat dijumpai usai acara silaturahim tersebut.

Fenomena itu bersumber dari proses Pemilu 2019 yang masih dipersoalkan oleh sekelompok orang.

Baca juga: Ormas Islam di DKI Serukan Persatuan Pasca-Pemilu 2019

Aktivitas mereka dinilai mengarah ke disintegrasi bangsa dan inkonstitusional. Bahkan, dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Wali Kota Bogor Bima Arya menambahkan, pertemuan tokoh lintas elemen atau yang disepakati bernama " Forum Bogor" akan menjadi teladan bagi masyarakat untuk kembali mengedepankan cara-cara musyawarah dan konstitusional.

"Semangat kita sama, bagaimana agar seluruh proses kita hormati. Kita berikan tempat bagi koridor hukum untuk membangun komunikasi satu sama lain. Semua kita ini dipersatukan untuk keinginan Indonesia damai," ujar Bima.

"Kami menyepakati di hari-hari menjelang 22 Mei nanti, terus mengokohkan kebersamaan. Meminimalisir ruang-ruang terjadinya perpecahan. Kami hormat keputusan pada tanggal 22 Mei nanti," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Nasdem Anggap Ada yang Keliru dari Narasi People Power Pasca-Pemilu

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, seruan persatuan sesama anak bangsa seperti ini memang harus dilakukan oleh banyak tokoh.

Gaungnya tidak akan terdengar jika hanya dikemukakan secara sporadis.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X