People Power dan Jiwa Besar Elite Politik

Kompas.com - 15/05/2019, 16:15 WIB
IlustrasiKompas.com/Wicak Hidayat Ilustrasi


SELALU ada yang linier dalam sejarah. Menjelang peringatan Peristiwa Mei 1998, istilah people power kembali muncul.

Benar, dalam Peristiwa Mei 1998, people power bergerak serentak menumbangkan rezim Soeharto yang sangat otoriter. Rakyat sudah tidak tahan lagi, kesabaran sudah habis, sehingga melahirkan gelombang gerakan yang dahsyat, sampai akhirnya Soeharto bersedia mundur pada 21 Mei 1998.

Sementara wacana people power yang hari-hari ini digaungkan, memiliki makna yang sedikit berbeda. People power biasanya muncul saat menghadapi pemimpin yang tiran, seperti saat rakyat Filipina melawan kekuasaan Presiden Marcos, pada pertengahan decade 1980-an, dan pengalaman kita sendiri dua dasawarsa kemudian.


Baca juga: Aktivis 98: Syarat-Syarat People Power Tak Terpenuhi di Era Sekarang

Sementara people power yang diwacanakan hari ini adalah untuk memprotes hasil perhitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait hasil perhitungan Pilpres 2019, bukan sebuah tindakan protes terhadap rezim otoriter, sebagaimana pemahaman selama ini.

Dalam pandangan penulis, yang pada Mei 1998 terlibat langsung dalam aksi massa di jalanan, konsep people power yang sekarang coba dimunculkan, terasa anomali.

Perhitungan KPU adalah bagian dari proses demokrasi dalam mencari seorang pemimpin negeri (presiden), mengapa pula harus memakai people power untuk memprotesnya. Melawan proses yang jelas-jelas demokratis dan transparan, sungguh sulit diterima nalar.

Legawa

Dalam khazanah kearifan lokal tentang nilai-nilai kepemimpinan, salah satu yang kita kenal adalah legawa. Kosa kata ini berasal dari bahasa jawa, yang kira-kira artinya besar hati atau ikhlas (seikhlas-ikhlasnya).

Dihubungkan dengan konteks Pilpres 2019, legawa mengandung makna, ikhlas menerima kekalahan dan tetap rendah hati dalam kemenangan.

Baca juga: Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat

Bagi sebagian elite politik yang berencana menggalang people power sebagai respons terhadap hasil rekapitulasi KPU, menunjukkan sikap tidak legawa. Saya kira gerakan people power seperti itu adalah kesia-siaan belaka.

Masyarakat kita sudah lelah menghadapi kampanye dengan mengangkat isu politik identitas atau primordial, sejak Pilkada DKI 2017, yang terus berlanjut hingga Pilpres 2019.

Benar, rangkaian kampanye dalam Pilpres benar-benar menguras energi dan dana. Bagaimana tidak, kampanye telah berjalan sekitar tujuh bulan. KPU menggelar lima kali debat.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X