Kompas.com - 15/05/2019, 15:50 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Dokumentasi Humas KPKWakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bisa dilakukan secara merata atau di seluruh kampus. 

Hal itu disampaikan Laode dalam Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Kami sangat berharap pendidikan antikorupsi ini kita mulai bersama, apakah itu ada mata kuliah wajib khusus tentang pendidikan integritas dan antikorupsi. Kedua, mungkin mata kuliah pilihan. Atau, diinsersi dalam mata kuliah yang telah ada," kata Laode.

Laode mengapresiasi sejumlah perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah menjalankan pendidikan antikorupsi di kampus.

Baca juga: Pemprov Jawa Tengah Terbitkan Pergub Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

"Kami mengapresiasi secara khusus kepada beberapa perguruan tinggi, misal di Universitas Paramadina, pendidikan antikorupsinya itu wajib dan diterima kepada seluruh mahasiswa yang kuliah, ada Institut Teknologi Bandung yang jadi mata kuliah pilihan, Universitas Brawijaya, PKN STAN, Poltekes Kemenkes, dan lainnnya," kata Laode.

Laode mengingatkan, pendidikan antikorupsi tak sekadar masuk kurikulum atau diajarkan sebatas pada teori. Menurut dia, dosen juga harus menunjukkan sikap antikorupsi di hadapan mahasiswanya.

"Memberi pelajaran antikorupsi itu tidak susah, tapi memberikan panutan sebagai dosen yang wajar untuk mengajar mata kuliah integritas atau mata kuliah antikorupsi itu berat," kata dia.

Baca juga: KPK Diharap Perkuat Pendidikan Antikorupsi bagi Kelompok Disabilitas dan Masyarakat Adat

Ia mencontohkan, dosen harus transparan dalam memeriksa tugas atau ujian mahasiswa. Caranya, dengan mengembalikan hasil koreksi atau ujian itu ke mahasiswa yang bersangkutan.

"Karena selama ini kan yang saya tahu selama kuliah ya saya lulus atau tidak lulus. Saya dapat A, B, C atau D gitu, feedbacknya enggak banyak yang diterima. Sehingga apa yang terjadi? Ya dia tidak tahu salahnya, dia harus perbaiki dimananya? Itu yang susah," katanya.

"Memang paling penting menurut saya bagaimana menerapkan nilai antikorupsi itu. Masuk dalam kurikulum, langkah baik. Tapi yang lebih baik lagi bagaimana kita menginternalisasikan pendidikan karakter dan integritas antikorupsi itu dalam keseharian kita," sambungnya.

Kompas TV Secara langsung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau jalannya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1 Maos, Kabupaten Cilacap. Selain memantau ruang UNBK ini, Ganjar juga memasuki beberapa ruang kelas sekolah lainnya. Sejumlah siswa pun diajak berdialog terkait rencana pemprov yang segera menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Sebagai payung hukumnya, pemprov sudah membuat peraturan gubernur nomor 10 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan antikorupsi. Dalam waktu dekat, pergub ini akan mulai diterapkan.<br /> #UNBK #GanjarPranowo #GubernurJawaTengah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.