Pimpinan KPK Dukung Presiden Segera Bentuk Pansel Pimpinan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mendukung upaya Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan terkait pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan baru KPK.

Hal itu dikatakan Laode seusai acara Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Ya kita berharap ditandatangani segera," kata Laode.

Laode berharap anggota Pansel yang terbentuk berisi orang-orang yang berintegritas serta mengerti cara KPK bekerja.

Baca juga: 18 Kasus Korupsi Besar Mangkrak, Pimpinan KPK Tegaskan Terus Bekerja

"Kami berharap bahwa orang-orang yang di Pansel itu adalah orang-orang yang terkenal integritasnya oleh masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mengerti tata kerja di KPK," kata dia.

Laode juga berharap, pimpinan baru KPK yang terpilih nantinya bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis dirinya bersama Pimpinan KPK saat ini.

Selain itu, pimpinan baru diharapkan mampu menangani lebih banyak kasus korupsi.

"Yang berikutnya kalau tindak pidana korporasi baru kita mulai, mudah-mudahan yang akan datang menjadi lebih banyak lebih masif lagi," ujar Laode.

Laode mendorong penguatan koordinator wilayah yang dibentuk pimpinan KPK saat ini.

"Dari segi koordinator wilayah KPK bisa lebih matang lagi. Kan sekarang kami mendirikan 9 koordinator wilayah sebagai semacam cabang KPK untuk fokus daerah tertentu. Jadi, ada orang yang fokus pada daerah tertentu," kata Laode.

Baca juga: Wadah Pegawai Harap Pansel Pimpinan KPK Nantinya Bekerja Cermat

Terakhir, kata dia, Pimpinan KPK saat ini mewariskan Pusat Edukasi Antikorupsi untuk lebih dimaksimalkan lagi.

"Kami ingin mewariskan ini ACLC (Anti-Corruption Learning Center) sebagai pusat pembelajaran bukan cuma terkenal di Indonesia, tapi di negara-negara lain," ujar Laode.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini nama-nama yang masuk untuk Pansel terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aktivis LSM hingga unsur pemerintah.

Nama-nama itu muncul dari masukan berbagai pihak.

"Dari banyak kita, satu-satu kita lihat. Ya kayak lima tahun yang lalu, satu per satu kita lihat ya, minggu ini kita akan tandatangani," kata dia usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019) malam.