Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Dukung Presiden Segera Bentuk Pansel Pimpinan Baru

Kompas.com - 15/05/2019, 15:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mendukung upaya Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan terkait pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan baru KPK.

Hal itu dikatakan Laode seusai acara Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Ya kita berharap ditandatangani segera," kata Laode.

Laode berharap anggota Pansel yang terbentuk berisi orang-orang yang berintegritas serta mengerti cara KPK bekerja.

Baca juga: 18 Kasus Korupsi Besar Mangkrak, Pimpinan KPK Tegaskan Terus Bekerja

"Kami berharap bahwa orang-orang yang di Pansel itu adalah orang-orang yang terkenal integritasnya oleh masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mengerti tata kerja di KPK," kata dia.

Laode juga berharap, pimpinan baru KPK yang terpilih nantinya bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis dirinya bersama Pimpinan KPK saat ini.

Selain itu, pimpinan baru diharapkan mampu menangani lebih banyak kasus korupsi.

"Yang berikutnya kalau tindak pidana korporasi baru kita mulai, mudah-mudahan yang akan datang menjadi lebih banyak lebih masif lagi," ujar Laode.

Laode mendorong penguatan koordinator wilayah yang dibentuk pimpinan KPK saat ini.

"Dari segi koordinator wilayah KPK bisa lebih matang lagi. Kan sekarang kami mendirikan 9 koordinator wilayah sebagai semacam cabang KPK untuk fokus daerah tertentu. Jadi, ada orang yang fokus pada daerah tertentu," kata Laode.

Baca juga: Wadah Pegawai Harap Pansel Pimpinan KPK Nantinya Bekerja Cermat

Terakhir, kata dia, Pimpinan KPK saat ini mewariskan Pusat Edukasi Antikorupsi untuk lebih dimaksimalkan lagi.

"Kami ingin mewariskan ini ACLC (Anti-Corruption Learning Center) sebagai pusat pembelajaran bukan cuma terkenal di Indonesia, tapi di negara-negara lain," ujar Laode.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini nama-nama yang masuk untuk Pansel terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aktivis LSM hingga unsur pemerintah.

Nama-nama itu muncul dari masukan berbagai pihak.

"Dari banyak kita, satu-satu kita lihat. Ya kayak lima tahun yang lalu, satu per satu kita lihat ya, minggu ini kita akan tandatangani," kata dia usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com