Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, Penipuan Lembaga LP5N Bermodus Terima CPNS...

Kompas.com - 15/05/2019, 14:02 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penipuan berkedok menjanjikan kelulusan pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih saja ditemukan.

Kali ini, beredar sebuah surat mengatasnamakan Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N), yang menyatakan peserta tes lolos verifikasi dan validasi sebagai CPNS mengisi formasi khusus tahun 2019.

Di Twitter, beberapa warganet menanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mengunggah surat penipuan yang diterima.

Ini tangkapan layar dan narasinya:

Tangkapan layar penipuan mengatasnamakan LP5NTwitter Tangkapan layar penipuan mengatasnamakan LP5N
"@BKNgoid min apa ada lembaga LP5N ini dan memang ada perekrutan pegawai seperti pada gambar? Mhon jwabannya biar jelas min...trimakasih," tulis salah satu akun.

Ada pula satu akun yang mengunggah surat panggilan pembekalan CPNS seperti berikut:

"@BKNgoid min, tmnku dpt surat panggilan ky gini. Mengatasnamakan LP5N dgn alasan pembekalan calon pgawai negara. Ky'nya penipuan deh. Tlg tindah lanjutnya n ingetin yg lain jg ya min. Makasih," tulis akun lain.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir menegaskan, tak ada lembaga resmi pemerintah bernama LP5N.

Baca juga: [HOAKS] Jadwal dan Syarat Pemberkasan CPNS Kategori 2 Tahun 2019

Menurut dia, jika ada surat atau informasi berasal dari LP5N, dapat dipastikan itu adalah palsu atau bohong.

"Tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai pegawai LP5N, sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertentu," kata Mudzakir kepada Kompas.com, Rabu (15/5/2019) siang.

Mudzakir menuturkan, telah ada satu orang yang menjadi korban dengan mengirimkan uang ratusan juta rupiah.

"Yang lapor (tertipu) satu orang, tapi yang meminta info tentang LP5N ada empat orang," ujar dia.

Bahkan, satu korban penipuan itu sampai datang langsung ke Kemenpan RB. Ia mengirimkan uang sebesar Rp 150 juta.

"Susi (korban) mendaftarkan dirinya sendiri dan dua saudaranya ke LP5N supaya lulus sebagai Calon Pegawai Negara (CPN). CPN merupakan istilah yang dipakai LP5N," ujar Mudzakir.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dan menjanjikan kelulusan untuk dapat menjadi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Selalu cross check ke Kemenpan RB terkait keberadaan lembaga pemerintah dan juga informasi terkait seleksi CPNS maupun PPPK. Dan untuk korban penipuan, kami imbau untuk segera melapor polisi supaya diusut tuntas dan tidak ada korban lainnya lagi," tutur Mudzakir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com