Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, Penipuan Lembaga LP5N Bermodus Terima CPNS...

Kompas.com - 15/05/2019, 14:02 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penipuan berkedok menjanjikan kelulusan pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih saja ditemukan.

Kali ini, beredar sebuah surat mengatasnamakan Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N), yang menyatakan peserta tes lolos verifikasi dan validasi sebagai CPNS mengisi formasi khusus tahun 2019.

Di Twitter, beberapa warganet menanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mengunggah surat penipuan yang diterima.

Ini tangkapan layar dan narasinya:

Tangkapan layar penipuan mengatasnamakan LP5NTwitter Tangkapan layar penipuan mengatasnamakan LP5N
"@BKNgoid min apa ada lembaga LP5N ini dan memang ada perekrutan pegawai seperti pada gambar? Mhon jwabannya biar jelas min...trimakasih," tulis salah satu akun.

Ada pula satu akun yang mengunggah surat panggilan pembekalan CPNS seperti berikut:

"@BKNgoid min, tmnku dpt surat panggilan ky gini. Mengatasnamakan LP5N dgn alasan pembekalan calon pgawai negara. Ky'nya penipuan deh. Tlg tindah lanjutnya n ingetin yg lain jg ya min. Makasih," tulis akun lain.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir menegaskan, tak ada lembaga resmi pemerintah bernama LP5N.

Baca juga: [HOAKS] Jadwal dan Syarat Pemberkasan CPNS Kategori 2 Tahun 2019

Menurut dia, jika ada surat atau informasi berasal dari LP5N, dapat dipastikan itu adalah palsu atau bohong.

"Tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai pegawai LP5N, sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertentu," kata Mudzakir kepada Kompas.com, Rabu (15/5/2019) siang.

Mudzakir menuturkan, telah ada satu orang yang menjadi korban dengan mengirimkan uang ratusan juta rupiah.

"Yang lapor (tertipu) satu orang, tapi yang meminta info tentang LP5N ada empat orang," ujar dia.

Bahkan, satu korban penipuan itu sampai datang langsung ke Kemenpan RB. Ia mengirimkan uang sebesar Rp 150 juta.

"Susi (korban) mendaftarkan dirinya sendiri dan dua saudaranya ke LP5N supaya lulus sebagai Calon Pegawai Negara (CPN). CPN merupakan istilah yang dipakai LP5N," ujar Mudzakir.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dan menjanjikan kelulusan untuk dapat menjadi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Selalu cross check ke Kemenpan RB terkait keberadaan lembaga pemerintah dan juga informasi terkait seleksi CPNS maupun PPPK. Dan untuk korban penipuan, kami imbau untuk segera melapor polisi supaya diusut tuntas dan tidak ada korban lainnya lagi," tutur Mudzakir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com