IDI: Jika dr Ani Hasibuan Terindikasi Langgar Etik, Laporkan Saja

Kompas.com - 15/05/2019, 11:39 WIB
Salah seorang dokter syaraf, Ani Hasibuan, mengadukan masalah banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Salah seorang dokter syaraf, Ani Hasibuan, mengadukan masalah banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasehat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) Prijo Sidipratomo mengatakan, publik dapat melaporkan Dokter Ani Hasibuan ke pihaknya apabila pernyataan dia dinilai membuat publik menjadi ragu terhadap sebuah proses medis.

“Kalau ada sesuatu yang tidak pas menurut masyarakat, masyarakat boleh melaporkan kepada MKEK. Apakah yang menjadi ucapan, tindakan, melanggar atau tidak,” ujar Prijo saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2019).

Baca juga: Temui Fahri Hamzah di DPR, Apa yang Disampaikan Dokter Ini?

“Itu nanti MKEK akan melakukan klarifikasi untuk hal itu dengan memanggil yang bersangkutan, bertanya kepada yang bersangkutan. Kami punya SOP-nya untuk itu,” lanjut dia.

Prijo menjelaskan, dalam kode etik kedokteran, terdapat empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yakni kewajiban terhadap umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap rekan sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri.

Baca juga: Menkes Sebut Kematian Petugas KPPS karena Penyakit Ditambah Beban Kerja Besar

MKEK hanya berwenang soal tiga kewajiban terakhir. Sementara, untuk kewajiban pertama, publik lah yang dinilai memiliki wewenang melaporkan.

“Kalau urusan tiga tadi, enggak usah dilapori, kita bisa ambil. Tapi kalau yang terhadap umum tadi, misalnya dia beriklan, misalnya dia mengeluarkan statement, misalnya dia ngomong sesuatu ke publik tentang sesuatu yang mestinya enggak disampaikan ke publik, itu ranahnya publik. Publik bisa melaporkan itu,” ujar Prijo.

Saat ditanya, perilaku apa yang dapat dijadikan bahan laporan publik ke MKEK IDI, Prijo merujuk pada kode etik kedokteran Indonesia bagian pertama.

Baca juga: Tim Independen Kemenkes akan Otopsi Verbal Petugas KPPS yang Meninggal

Terdapat 13 pasal kode etik yang mengatur mengenai hubungan seorang dokter dengan khalayak. Jika masyarakat merasa ada seorang dokter yang diduga melanggar salah satu pasal tersebut, maka layak untuk dilaporkan ke MKEK IDI.

“Masyarakat buka saja http://www.mkekpbidi.org/ buka tentang kode etik kedokteran, bisa dibaca di situ. Publik tinggal urut saja, ada pasal-pasal kode etik kedokteran dan yang awal adalah ranah umum. Ada enggak dia melanggar itu,” ujar Prijo.

“Kalau itu memang diindikasikan dia melanggar, laporkan saja. Kami bisa melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tapi enggak mungkin kita sendiri ambil alih. Karena itu ranah publik,” lanjut dia.

Baca juga: Menkes: Kardiovaskular, Penyebab Utama Meninggalnya Petugas KPPS

Saat ditanya pendapat mengenai pernyataan Ani, Prijo menolak berkomentar. Ia memilih mengurusi itu sesuai mekanisme di IDI apabila ada laporan yang masuk.

Kontroversi Ani

Diketahui, Ani adalah dokter ahli syaraf. Pernyataannya mengenai banyak petugas Kelompok Panitia Pemunggutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di salah satu televisi swasta, beberapa waktu lalu, memicu kontroversi publik, khususnya di media sosial.

Dikutip www.tribunnews.com, Ani awalnya mempertanyakan mengapa banyak petugas KPPS yang meninggal dunia di sela kerja.

“Saya sebagai dokter dari awal sudah merasa lucu, gitu. Ini bencana pembantaian atau pemilu? Kok banyak amat yang meninggal. Pemilu kan happy-happy mau dapat pemimpin baru kah atau bagaimana? Nyatanya (banyak yang) meninggal,” ujar Ani.

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Meninggal karena Serangan Jantung hingga Infeksi Otak

Kemudian, Ani menyanggah pernyataan pihak KPU yang menyebutkan bahwa kasus meninggalnya petugas KPPS disebabkan kelelahan bekerja.

“Kalau kita bicara fisiologi, kelelahan itu kan kaitannya dengan fisik. Kalau orang beraktivitas, dia pakai gula metabolisme. Kalau habis capek. Dia hipoglekimia dia lapar. Kalau enggak oksigennya dipakai dia ngantuk. Jadi orang capek itu, dia ngantuk, dia lapar. Kalau dipaksa, dia pingsan, enggak mati dong,” ujar Ani.

Baca juga: Menkes: Kita Sudah Ditegur WHO...

Ani juga berpendapat, beban kerja petugas KPPS pada Pemilu 2019 ini tidak terlalu berat. Ia membandingkannya dengan dokter yang sedang mengambil spesialis.

“Saya melihat beban kerjanya. Ada di laporan kerja saya. Itu beban kerjanya saya tidak melihat ada fisik yang capek. Yang saya tahu, dokter yang ambil spesialis itu capek kerja tiga hari tiga malam tidak ada yang mati. Yang ada itu malah tambah gendut,” kata Ani.

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Mestinya Shifting

Ani menambahkan, kemungkinan penyebab kematian adalah penyakit yang sudah diderita petugas KPPS. Ia mencontohkan seseorang yang terkena tumor otak. Apabila penderita tidak dibebani kerja otak yang besar, maka ia akan baik-baik saja.

Namun, apabila beban kerjanya besar, tumor itu disebutnya akan “bertingkah” sehingga dapat menyebabkan penderita meninggal dunia.

“Jadi, bukan karena capeknya,” ujar Ani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X