Kasus PLTU Riau-1, KPK Panggil Idrus Marham dan Tiga Pejabat PT PLN

Kompas.com - 15/05/2019, 09:36 WIB
Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham di Rutan KPK, Jakarta, Rabu (17/4/2019)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham di Rutan KPK, Jakarta, Rabu (17/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat, Rabu (15/5/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN, Djoko Abumanan dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN, Amir Rosidin.

Keempat orang itu rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

Baca juga: KPK Ajukan Banding atas Vonis Idrus Marham

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Baca juga: Hakim Tolak Curhat Para Koruptor dan Pembelaan Idrus

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Sofyan disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X