Makar dan Politik Pascakebenaran

Kompas.com - 15/05/2019, 07:20 WIB
Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.


ISTILAH makar kembali mengemuka setelah polisi menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, dalam kasus makar.

Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Para tokoh tersebut tersandung kasus makar karena pidato mereka yang menyerukan ajakan people power. Status tersangka Eggi Sudjana, misalnya, berawal dari pidatonya di Rumah Kertanegara pada hari pemungutan suara.


Karena narasi pidatonya tersebut, Eggi dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 107 ayat 1 KUHP, makar memiliki maksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Narasi people power pertama kali dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, saat masa kampanye pilpres lalu.

Amien yang juga tokoh PAN itu mengatakan gerakan people power merupakan respons atas kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pascapemungutan suara 17 April 2019, ajakan people power, bahkan revolusi, untuk menolak hasil pemilu semakin kencang dilontarkan oleh sejumlah pihak yang berasal dari barisan pendukung capres nomor urut 02. Mereka mengatakan telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat testruktur, sistematis, dan masif.

Bagaimana seruan people power tersebut bisa berujung pada dugaan makar, serta apakah tindakan polisi telah proporsional dalam merespons seruan people power akan dibahas mendalam dalam program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (15/5/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Politik pascakebenaran

Pascakebenaran atau post-truth adalah istilah dimana keyakinan subjektif menjadi faktor utama yang membentuk opini publik dibandingkan fakta.

Pilpres 2019 menandakan datangnya era politik pascakebenaran di Indonesia, dimana perdebatan, wacana, dan opini politik dibentuk oleh faktor keyakinan yang bersifat subyektif dibandingkan fakta dan realita yang muncul.

Kondisi ini terjadi karena signifikansi media sosial sebagai sumber berita. Di sisi lain, media sosial dimanfaatkan secara masif untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, atau hoaks, demi tujuan politik. Informasi tersebut bersifat emosional yang selaras narasi komunikasi politik yang dibangun, yakni politik identitas.

Seruan people power menolak hasil pemilu, yang diduga oleh pihak kepolisian mengandung tujuan makar, berupaya memanfaatkan opini massa pendukung yang tidak mempercayai hasil pemilu.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X