Jokowi: Ekonomi Syariah Akan Bawa Perekonomian Indonesia Terkuat di Dunia

Kompas.com - 14/05/2019, 18:10 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan sebelum acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Momen tersebut juga dimanfaatkan Presiden menyampaikan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan sebelum acara buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019). Momen tersebut juga dimanfaatkan Presiden menyampaikan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo yakin pengembangan ekonomi syariah akan membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia.

Jokowi mengatakan, berdasarkan prediksi, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara ekonomi terkuat ke-4 atau ke-5 di dunia pada tahun 2045.

Namun, untuk menuju ke sana, banyak persoalan dan tantangan yang harus dihadapi.

"Stok infrastruktur kita dalam angka kurang lebih 43 persen. Kedua, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi PR besar. Tantangan ketiga berkaitan dengan reformasi birokrasi," ujar Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2020-2024

"Dan kunci utama menuju cita-cita ekonomi tersebut yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, kunci itu adalah ekonomi syariah, sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan umat," lanjut dia.

Jokowi menegaskan, ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat dunia. Tahun 2023 sebagaimana diprediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kapasitas ekonomi syariah di Indonesia mencapai 3 triliun dollar Amerika Serikat.

"Berapa itu kalau dirupiahkan? Kurang lebih Rp 45.000 triliun. Saya enggak bisa bayangkan angka seperti itu. APBN yang kita kelola saja Rp 2.000 triliun lebih sedikit," ujar Jokowi.

Baca juga: OJK Optimistis Kenaikan Tren Keuangan Syariah Terus Berlanjut

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sangat berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Saat ini sendiri, posisi Indonesia mengenai ekonomi syariah berada di urutan 10. Berada di bawah Malaysia, Bahrain, Saudi Arabia, Yordania, Pakistan, Kuwait dan sejumlah negara lain.

"Ini sebuah kekuatan besar yang harus kita lihat dan harus kita pikirkan untuk mengambil kue ekonomi yang besar ini," lanjut dia.

Kompas TV Dalam segmen smart financial wisdom di Sapa Indonesia Pagi, kali ini akan membahas tema mengenai Transaksi Keuangan dan Investasi Halal. Apa saja sektor ekonomi syariah yang tersedia? Bagaimana memilih berinvestasi di bidang yang halal? Simak dialognya bersama Financial Expert Halofina, Mohammad B. Teguh. #TransaksiKeuangan #TipsPilihInvestasi #KelolaKeuangan

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X