Puan: Saya Tak Bilang Impor, tapi Mengundang Guru dari Luar

Kompas.com - 14/05/2019, 15:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Dok. Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membantah pemerintah akan mengimpor guru dari luar negeri.

Ia menegaskan, yang dilakukan pemerintah adalah mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih para guru serta mengajar para siswa-siswi di dalam negeri.

"Saya sampaikan dalam Musrenbang Bappenas beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mengatakan impor tapi akan mengundang guru-guru dari luar untuk training of trainer, memperkuat peningkatan guru yang ada di Indonesia," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Hadapi Generasi Z, Wali Kota Danny Minta Guru Harus Terus Update


Ia menyayangkan pernyataannya itu dipelintir seolah-olah pemerintah akan mengimpor banyak guru dari luar negeri untuk menggantikan peran guru di Indonesia.

 

"Jadi kalimat impor itu kemudian yang menjadi salah kaprah. Bukan seperti kita impor barang jadi ratusan ribuan karung misalnya ton. Ini manusia lho ya," tambah dia.

Puan mengatakan, para guru yang diundang ke Indonesia itu nantinya akan memberi pelatihan keterampilan mengajar kepada guru Indonesia. Selain itu, mereka juga akan diberi kesempatan mengajar langsung para peserta didik.

Baca juga: Guru SD di Medan Tak Mengajar Selama 7 Tahun tetapi Tetap Terima Gaji hingga Rp 435 Juta

"Tapi bagaimana ini pun sedang kami lakukan kajian-kajiannya, jadi tolong saya tidak pernah mengatakan impor tapi mengundang. Dan kalaupun mengundang bukannya kemudian guru-guru di sini, dosen dosen di sini, pengajar-pengajar di sini itu tidak diikutsertakan," kata dia.

Puan mengatakan, saat ini ia terus berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian terkait teknis program ini.

"Jadi sudah peningkatan SDM, kemudian nanti kita bisa kasih mereka kesempatan untuk bekerja di industri. Jadi memang dunia industri dan pendidikan itu ke depannya akan kita lebih sinergikan," kata dia.

Baca juga: Kisah Guru Honorer di Daerah Terpencil Sumedang, Honor Rp 300.000, Jalan Kaki 10 Km

Saat ini, menurut Puan pihaknya juga masih mengkaji negara mana yang tepat untuk mendatangkan guru dari luar negeri ini.

Saat ditanya apakah program mengundang guru ini karena kualitas guru Indonesia yang masih di bawah standar, Puan membantahnya.

"Bukan, ini kan percepatan, yang kita lakukan karena fokus SDM ini yang harus kita lakukan. Bukan mengatakan disini lebih baik disana tidak baik, tapi jika bisa memberi peningkatan, lebih baik kalau kita bisa lebih percepat," kata dia.

Kompas TV Di Sukabumi Jawa Barat seorang guru sekolah dasar membantah terlibat dalam pembuatan video ancaman terhadap Presiden Joko Widodo. Dia memberi keterangan pers setelah dituduh di media sosial sebagai perekam video ancaman terhadap Presiden Jokowi padahal saat video yang diduga dibuat ketika unjuk rasa di Bawaslu dia sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat. #VideoAncaman #JokoWidodo #Sukabumi

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X