Puan: Saya Tak Bilang Impor, tapi Mengundang Guru dari Luar

Kompas.com - 14/05/2019, 15:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Dok. Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membantah pemerintah akan mengimpor guru dari luar negeri.

Ia menegaskan, yang dilakukan pemerintah adalah mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih para guru serta mengajar para siswa-siswi di dalam negeri.

"Saya sampaikan dalam Musrenbang Bappenas beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mengatakan impor tapi akan mengundang guru-guru dari luar untuk training of trainer, memperkuat peningkatan guru yang ada di Indonesia," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Hadapi Generasi Z, Wali Kota Danny Minta Guru Harus Terus Update

Ia menyayangkan pernyataannya itu dipelintir seolah-olah pemerintah akan mengimpor banyak guru dari luar negeri untuk menggantikan peran guru di Indonesia.

 

"Jadi kalimat impor itu kemudian yang menjadi salah kaprah. Bukan seperti kita impor barang jadi ratusan ribuan karung misalnya ton. Ini manusia lho ya," tambah dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Puan mengatakan, para guru yang diundang ke Indonesia itu nantinya akan memberi pelatihan keterampilan mengajar kepada guru Indonesia. Selain itu, mereka juga akan diberi kesempatan mengajar langsung para peserta didik.

Baca juga: Guru SD di Medan Tak Mengajar Selama 7 Tahun tetapi Tetap Terima Gaji hingga Rp 435 Juta

"Tapi bagaimana ini pun sedang kami lakukan kajian-kajiannya, jadi tolong saya tidak pernah mengatakan impor tapi mengundang. Dan kalaupun mengundang bukannya kemudian guru-guru di sini, dosen dosen di sini, pengajar-pengajar di sini itu tidak diikutsertakan," kata dia.

Puan mengatakan, saat ini ia terus berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian terkait teknis program ini.

"Jadi sudah peningkatan SDM, kemudian nanti kita bisa kasih mereka kesempatan untuk bekerja di industri. Jadi memang dunia industri dan pendidikan itu ke depannya akan kita lebih sinergikan," kata dia.

Baca juga: Kisah Guru Honorer di Daerah Terpencil Sumedang, Honor Rp 300.000, Jalan Kaki 10 Km

Saat ini, menurut Puan pihaknya juga masih mengkaji negara mana yang tepat untuk mendatangkan guru dari luar negeri ini.

Saat ditanya apakah program mengundang guru ini karena kualitas guru Indonesia yang masih di bawah standar, Puan membantahnya.

"Bukan, ini kan percepatan, yang kita lakukan karena fokus SDM ini yang harus kita lakukan. Bukan mengatakan disini lebih baik disana tidak baik, tapi jika bisa memberi peningkatan, lebih baik kalau kita bisa lebih percepat," kata dia.

Kompas TV Di Sukabumi Jawa Barat seorang guru sekolah dasar membantah terlibat dalam pembuatan video ancaman terhadap Presiden Joko Widodo. Dia memberi keterangan pers setelah dituduh di media sosial sebagai perekam video ancaman terhadap Presiden Jokowi padahal saat video yang diduga dibuat ketika unjuk rasa di Bawaslu dia sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat. #VideoAncaman #JokoWidodo #Sukabumi

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X