Puan: Saya Tak Bilang Impor, tapi Mengundang Guru dari Luar

Kompas.com - 14/05/2019, 15:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Dok. Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait Kesiapan Perluasan Penyaluran Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap IV November 2018, di Jakarta, Kamis (8/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membantah pemerintah akan mengimpor guru dari luar negeri.

Ia menegaskan, yang dilakukan pemerintah adalah mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih para guru serta mengajar para siswa-siswi di dalam negeri.

"Saya sampaikan dalam Musrenbang Bappenas beberapa waktu lalu, saya tidak pernah mengatakan impor tapi akan mengundang guru-guru dari luar untuk training of trainer, memperkuat peningkatan guru yang ada di Indonesia," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Hadapi Generasi Z, Wali Kota Danny Minta Guru Harus Terus Update

Ia menyayangkan pernyataannya itu dipelintir seolah-olah pemerintah akan mengimpor banyak guru dari luar negeri untuk menggantikan peran guru di Indonesia.

 

"Jadi kalimat impor itu kemudian yang menjadi salah kaprah. Bukan seperti kita impor barang jadi ratusan ribuan karung misalnya ton. Ini manusia lho ya," tambah dia.

Puan mengatakan, para guru yang diundang ke Indonesia itu nantinya akan memberi pelatihan keterampilan mengajar kepada guru Indonesia. Selain itu, mereka juga akan diberi kesempatan mengajar langsung para peserta didik.

Baca juga: Guru SD di Medan Tak Mengajar Selama 7 Tahun tetapi Tetap Terima Gaji hingga Rp 435 Juta

"Tapi bagaimana ini pun sedang kami lakukan kajian-kajiannya, jadi tolong saya tidak pernah mengatakan impor tapi mengundang. Dan kalaupun mengundang bukannya kemudian guru-guru di sini, dosen dosen di sini, pengajar-pengajar di sini itu tidak diikutsertakan," kata dia.

Puan mengatakan, saat ini ia terus berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian terkait teknis program ini.

"Jadi sudah peningkatan SDM, kemudian nanti kita bisa kasih mereka kesempatan untuk bekerja di industri. Jadi memang dunia industri dan pendidikan itu ke depannya akan kita lebih sinergikan," kata dia.

Baca juga: Kisah Guru Honorer di Daerah Terpencil Sumedang, Honor Rp 300.000, Jalan Kaki 10 Km

Saat ini, menurut Puan pihaknya juga masih mengkaji negara mana yang tepat untuk mendatangkan guru dari luar negeri ini.

Saat ditanya apakah program mengundang guru ini karena kualitas guru Indonesia yang masih di bawah standar, Puan membantahnya.

"Bukan, ini kan percepatan, yang kita lakukan karena fokus SDM ini yang harus kita lakukan. Bukan mengatakan disini lebih baik disana tidak baik, tapi jika bisa memberi peningkatan, lebih baik kalau kita bisa lebih percepat," kata dia.

Kompas TV Di Sukabumi Jawa Barat seorang guru sekolah dasar membantah terlibat dalam pembuatan video ancaman terhadap Presiden Joko Widodo. Dia memberi keterangan pers setelah dituduh di media sosial sebagai perekam video ancaman terhadap Presiden Jokowi padahal saat video yang diduga dibuat ketika unjuk rasa di Bawaslu dia sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat. #VideoAncaman #JokoWidodo #Sukabumi

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Nasional
Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Nasional
UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

Nasional
UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

Nasional
UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

Nasional
Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Nasional
Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

Nasional
Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Nasional
Kepala BNPT: Penyebar Paham Radikalisme Manfaatkan Media Sosial

Kepala BNPT: Penyebar Paham Radikalisme Manfaatkan Media Sosial

Nasional
Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Nasional
Kemendagri Hormati Proses Hukum KPK terhadap Bupati Kutai Timur

Kemendagri Hormati Proses Hukum KPK terhadap Bupati Kutai Timur

Nasional
Skenario Covid-19 sampai 2021, Mendagri: Vaksin hingga Herd Immunity

Skenario Covid-19 sampai 2021, Mendagri: Vaksin hingga Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X