YLBHI Anggap Pembentukan Tim Hukum Nasional Tumpang Tindih

Kompas.com - 14/05/2019, 14:51 WIB
Asfinawati, salah satu kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat (27/2/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinAsfinawati, salah satu kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat (27/2/2015).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati menilai pembentukan tim hukum nasional tumpang tindih dengan lembaga lainnya.

Asfinawati mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki tim khusus yang menganalisa pernyataan seseorang di dunia maya. Selain itu, Asfinawati mengatakan polisi juga telah memiliki tim serupa. 

"Sangat berbahaya. Karena dia overlap dgn kebijakan lain. Misal polisi selama ini menjalankan fungsinya dengan undang-undang. Dengan adanya tim asistensi. Seolah-olah tim ini menjadi lembaga menjadi kanal yang akan mengevaluasi omongan kita semua," ujar Asfinawati di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Wapres Sebut Tim Hukum Nasional Beda, Tak Seperti Orde Baru

Ia mengatakan, semestinya upaya penyelidikan pernyataan seseorang yang dicurigai melanggar hukum cukup dilakukan oleh polisi.

Asfinawati menambahkan, polisi bisa memproses seseorang secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asfinawati menambahkan, pernyataan seseorang bisa dikategorikan melanggar hukum bila menganjurkan kekerasan pada agama atau etnis tertentu, bukan karena mengkritik pemerintah.

Baca juga: Tim Hukum Nasional Kaji Aktivitas 13 Tokoh, Seluruhnya Pendukung Prabowo

"Saya membayangkan ketika polisi di Polres, Polda, atau Mabes menerima ini (masukan tim hukum nasional) masa mereka mau nolak? Ini sangat tricky. Dan dari awal saja (dibentuk) untuk mengawasi omongan tokoh," ujar dia.

"Omongan itu kan harusnya kebebasan berpendapat, pemerintah harusnya mau dikritik. Batasnya bagaimana? Ketika ada orang menganjurkan kekerasan pada agama, etnis yang berbeda, baru di situ pemerintah turun tangan," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X