Kompas.com - 14/05/2019, 14:43 WIB
Kuasa hukum Romahurmuziy, Maqdir Ismail (kiri) memberikan berkas kepada Hakim tunggal Agus Widodo (kanan) pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Hakim tunggal Agus Widodo menggugurkan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy. Agus menyebut pokok perkara yang menjerat Rommy sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga praperadilan digugurkan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaKuasa hukum Romahurmuziy, Maqdir Ismail (kiri) memberikan berkas kepada Hakim tunggal Agus Widodo (kanan) pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Hakim tunggal Agus Widodo menggugurkan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy. Agus menyebut pokok perkara yang menjerat Rommy sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga praperadilan digugurkan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal Agus Widodo menolak gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sah secara hukum.

"Menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Agus Widodo saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Menurut hakim, KPK berwenang menetapkan Romy sebagai tersangka. Hakim juga berpendapat penyelidikan yang dilakukan telah sah menurut hukum.

Baca juga: Hakim: Penyadapan KPK Terhadap Romahurmuziy Dibuktikan di Pengadilan Tipikor

Sebelumnya, kuasa hukum Romy menilai KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena nilai hadiah yang diduga diterima Romy kurang dari Rp 1 miliar. 

Pengacara juga mempersoalkan pasal yang digunakan KPK dalam menetapkan Romy sebagai tersangka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal yang disangkakan KPK kepada Romy dianggap tidak sesuai, karena jumlah yang diterima klienya tidak menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan permohonan yang diajukan dalam sidang praperadilan, proses penyidikan dan status tersangka yang dilakukan KPK terhadap kliennya tidak sah.

Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: Hakim: Penyadapan KPK Terhadap Romahurmuziy Dibuktikan di Pengadilan Tipikor

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Saat itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
Helm '335' dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Helm "335" dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Nasional
PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.