Tim Independen Kemenkes akan Otopsi Verbal Petugas KPPS yang Meninggal

Kompas.com - 14/05/2019, 13:33 WIB
Personil TNI/Polri membantu membawa keranda Ane Liane (22), petugas KPPS 28 Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab.Cianjur, Jawa Barat yang meninggal karena kelelahan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, Jumat (26/04/2019). KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMANPersonil TNI/Polri membantu membawa keranda Ane Liane (22), petugas KPPS 28 Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab.Cianjur, Jawa Barat yang meninggal karena kelelahan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, Jumat (26/04/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan membentuk tim independen untuk mengotopsi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia di luar rumah sakit.

Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Akan ada tim independen yang terdiri dari Kemenkes, Asosiasi Ilmu Pendidikan Dokter yang leading sector-nya Fakultas Kedokteran UI. Akan melakukan otopsi verbal. Ini otopsi verbal ya, bukan otopsi forensik," ujar Nila.

Baca juga: Wapres Yakin Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS Murni Kelelahan

Otopsi verbal ini artinya petugas medis mengumpulkan informasi penyebab kematian dari keluarga atau orang sekitar.

Petugas medis ingin melihat gejala korban dengan menggali keterangan dari orang-orang yang sering berinteraksi dengan korban.

Menteri Kesehatan RI, Nila F MoeloekKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek

 

Dengan demikian, petugas medis akan mendapatkan kesimpulan mengenai apa penyebab kematian.

Baca juga: IDI: Kelelahan Bukan Penyebab Utama Kematian Mendadak Petugas KPPS

"Ini betul-betul mengikuti metodologi ilmiah. Diagnosis otopsi verbal ini ketepatannya 80 persen tepat," ujar Nila.

Otopsi verbal ini dilakukan sekaligus demi meredam isu liar yang berkembang di publik mengenai banyak meninggalnya petugas KPPS.

Nila menambahkan, otopsi verbal ini akan sekaligus menggali seperti apa beban kerja bagi petugas KPPS yang meninggal dunia.

Baca juga: Angka Kematian Petugas KPPS Tinggi, Kemenkes Adakan Otopsi Verbal

Petugas kemudian akan menganalisisnya sehingga akan keluar rekomendasi kepada pemerintah apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa petugas KPPS.

"Jadi, faktor risiko pekerjaan ini bisa kita lihat dan beban kerja, disebabkan oleh lamanya, lingkungan yang nanti ke depannya bisa kita jadikan perbaikan bagaimana yang sebaiknya kita lakukan untuk petugas Pemilu," ujar Nila.

Kompas TV Sejauh ini, Kementerian Kesehatan telah merampungkan penyelidikan penyebab kematian 400-an petugas penyelenggara pemilu di 17 provinsi. Sisa provinsi lainnya akan rampung sebelum 22 Mei 2019. Dari penyelidikan, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah penyakit penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mulai dari gagal jantung hingga stroke. Data ini dikumpulkan dari tiap-tiap Dinas Kesehatan daerah, lokasi para petugas KPPS yang meninggal di Pemilu 2019. #KPPSSakit #KPPSMeninggal #PemiluSerentak

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X