Mahfud MD: Saling Tuding Sudah Hentikan Dulu, Bulan Puasa Juga Kan

Kompas.com - 14/05/2019, 11:00 WIB
Pakar politik sekaligus Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD. KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Pakar politik sekaligus Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengimbau agar provokasi disudahi sambil menunggu hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Menurut dia, saling provokasi tersebut tidak sehat sehingga lebih baik dihentikan, apalagi saat ini bulan Ramadhan.

"Saya kira kalau kita mau hidup berperadaban, saling tuding sudah hentikan dulu, bulan puasa juga kan," tutur Mahfud ketika dihubungi Kompas.com, Senin (14/5/2019) malam.

Baca juga: Mahfud MD: Tudingan Kecurangan Selalu Ada pada Setiap Pemilu

Ia menambahkan, publik juga tetap mengawasi kinerja KPU. Namun, dalam pandangannya, perdebatan mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidaklah relevan.

Hal itu karena Situng hanya menjadi alat bantu untuk memublikasikan hasil penghitungan secara cepat. Tetapi, penetapan hasil Pemilu 2019 akan mengacu pada hasil hitung berjenjang secara manual.

"Timses itu bersepakatlah, sudahlah diam dulu enggak usah bicara soal itu, tapi tetep diawasi KPU karena sejak awal Situng itu hanya informasi awal, masa sekarang berdebat soal Situng padahal semuanya tahu bahwa nanti yang akan dipakai itu hitung manual," ungkapnya.

Baca juga: Selasa Sore, Prabowo-Sandiaga Ungkap Data Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

Mahfud pun mengaku ingin melihat elite dari kedua kubu, misalnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga untuk bertemu.

Ia mengatakan, kedua pihak tersebut perlu bersilaturahim untuk memberi contoh positif kepada publik.

"Kalau bisa berbaur, kalau saya sih pengen melihat elitenya itu adalah mereka yang secara resmi punya nama institusi atau tim atau corp, misalnya BPN dan TKN," ujar Mahfud.

"Di situkan ngobrol baik-baik. Karena yang panas-panas itu kan karena ikut mereka ini, oleh sebab itu ngobrol baik-baik, silaturahim gitu," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X