Formappi Kritik DPR yang Kerap Gelar Rapat Tertutup

Kompas.com - 13/05/2019, 21:57 WIB
Diskusi Evaluasi Pileg 2019 dan Potret Parlemen Baru Kompas.com/Rakhmat Nur HakimDiskusi Evaluasi Pileg 2019 dan Potret Parlemen Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Djadiono mengkritik DPR yang kerap menggelar rapat tertutup bersama mitra kerjanya pada Masa Sidang ke-III dan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Ia mengatakan, rapat-rapat tertutup itu membahas sesuatu yang bukan rahasia negara seperti anggaran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) atau rencana kerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI.

Djadiono mengatakan, rapat-rapat tertutup juga dilaksanakan oleh Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama yang seharusnya bersifat terbuka.

Baca juga: Banjir Data Rahasia, Rapat DPR dengan Pansel OJK Digelar Tertutup

Demikian pula rapat yang diselenggarakan Komisi I DPR dengan TVRI dan Kementerian Luar Negeri yang juga sempat tertutup.

"Pelaksanaan rapat tertutup mencederai penegasan Ketua DPR. Saat itu dengan gagahnya Ketua DPR menyatakan DPR terus meningkatkan upaya transparansi dan akses rakyat terhadap kinerja DPR. Semua persidangan di DPR bisa disaksikan secara real time melalui aplikasi DPR Now," ujar Djadiono di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ia menilai, rapat tertutup itu justru menimbulkan pertanyaan sebab materi yang dibahas tidak bersifat rahasia.

Baca juga: Jimly Sarankan Rapat DPR dan Penegak Hukum Tak Lagi Bahas Kasus

Djadiono mencontohkan rapat Komisi VIII dengan Kementerian Agama yang membahas besaran biaya haji dan revitalisasi asrama haji yang digelar secara tertutup.

Menurut dia, rapat itu seharusnya bisa digelar secara terbuka.

"Dilakukannya rapat tertutup untuk membahas masalah yang tidak rahasia justru menimbulkan kecurigaan dari rakyat tentang kemungkinan terjadinya main mata antara Komisi di DPR dengan pasangan kerjanya," ujar Djadiono.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X