22 Mei Bertepatan dengan Nuzulul Quran, Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Fokus Beribadah

Kompas.com - 13/05/2019, 21:43 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo yakin pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019 akan berlangsung dengan damai.

Apalagi, pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran.

"Tanggal 22 Mei itu Nuzul Quran, dan jangan nodai hari turun Quran dengan kegiatan-kegiatan yang kontra produktif apalagi membahayakan kemanusiaan," kata Bambang usai menggelar buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Jelang 22 Mei 2019, 30.000 Personel TNI-Polri Disiagakan

Bambang juga menilai, seruan people power tidak tepat karena tak ada keadaan yang genting dan memaksa.

Ia mengatakan, turunnya massa dalam jumlah besar untuk menggulingkan penguasa biasanya muncul setelah adanya krisis ekonomi atau pemerintahan yang otoriter. Namun, itu tak terjadi saat ini.

"Semua tidak ada. Semua berjalan demokratis dan tidak represif dan tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada alasan untuk mewacanakan people power. Karena kalau itu dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat," kata dia.

Baca juga: KPU Upayakan Santunan untuk Petugas KPPS Meninggal Rampung Sebelum 22 Mei

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mengimbau masyarakat fokus beribadah pada bulan Ramadhan ini dan tidak terprovokasi oleh ajakan melakukan tindakan inkonstitusional.

"Seperti demo-demo, sebaiknya di bulan suci ini kita laksanakan ibadah dan tanggal 22 hari turun Al Quran sehingga ayo kita hormati," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X