Ketua DPR: Kalau Pemerintah Otoriter, Pak Fahri Hamzah Tak Ada di Ruangan Ini

Kompas.com - 13/05/2019, 20:44 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat berkelakar soal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap otoriter. Dalam candanya, Bambang menyebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

Peristiwa tersebut terjadi saat Bambang menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara di rumah dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Awalnya, Bambang membahas soal isu people power.

Baca juga: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktaktor atau Otoriter

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Menurut Bambang, tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Tentu kalau (pemerintah) otoriter, Pak Fahri Hamzah tidak ada di ruangan ini," ujar Bambang.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi hanya tersenyum.

"Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng," ucap Bambang.

Baca juga: Politisi PPP: Tim Hukum Nasional Jangan Dianggap Pertanda Kembalinya Mesin Otoriter

Politisi dari Partai Golkar itu pun menilai tidak alasan bagi siapapun saat ini untuk menciptakan people power atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Isu people power pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," kata Bambang.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X