Ketua DPR: Kalau Pemerintah Otoriter, Pak Fahri Hamzah Tak Ada di Ruangan Ini

Kompas.com - 13/05/2019, 20:44 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat berkelakar soal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap otoriter. Dalam candanya, Bambang menyebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

Peristiwa tersebut terjadi saat Bambang menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara di rumah dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Awalnya, Bambang membahas soal isu people power.

Baca juga: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktaktor atau Otoriter

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Menurut Bambang, tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Tentu kalau (pemerintah) otoriter, Pak Fahri Hamzah tidak ada di ruangan ini," ujar Bambang.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi hanya tersenyum.

"Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng," ucap Bambang.

Baca juga: Politisi PPP: Tim Hukum Nasional Jangan Dianggap Pertanda Kembalinya Mesin Otoriter

Politisi dari Partai Golkar itu pun menilai tidak alasan bagi siapapun saat ini untuk menciptakan people power atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Isu people power pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," kata Bambang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X