Ketua DPR: Kalau Pemerintah Otoriter, Pak Fahri Hamzah Tak Ada di Ruangan Ini

Kompas.com - 13/05/2019, 20:44 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersiap untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat berkelakar soal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap otoriter. Dalam candanya, Bambang menyebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah merupakan salah satu politisi yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.

Peristiwa tersebut terjadi saat Bambang menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara di rumah dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Awalnya, Bambang membahas soal isu people power.

Baca juga: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktaktor atau Otoriter

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Menurut Bambang, tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Tentu kalau (pemerintah) otoriter, Pak Fahri Hamzah tidak ada di ruangan ini," ujar Bambang.

Mendengar hal itu, Presiden Jokowi hanya tersenyum.

"Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng," ucap Bambang.

Baca juga: Politisi PPP: Tim Hukum Nasional Jangan Dianggap Pertanda Kembalinya Mesin Otoriter

Politisi dari Partai Golkar itu pun menilai tidak alasan bagi siapapun saat ini untuk menciptakan people power atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

Isu people power pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," kata Bambang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.