KPK Optimistis Bisa Menangi Praperadilan Romahurmuziy

Kompas.com - 13/05/2019, 20:07 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) optimistis bisa memenangkan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

KPK berharap hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Romahurmuziy tersebut.

Romahurmuziy atau Romy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur. Ia mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

"Ketika maju ke tahap penyidikan, KPK sudah yakin dengan bukti-bukti yang ada. Bahwa ada pihak yang mengajukan praperadilan adalah hak mereka dan kami pasti hadapi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: KPK Berharap Praperadilan Romahurmuziy Ditolak

PN Jakarta Selatan rencananya menggelar sidang lanjutan praperadilan Romy dengan agenda putusan pada Selasa (14/5/2019). Menurut Febri, Biro Hukum KPK telah mengikuti rangkaian sidang praperadilan sejak agenda pembacaan permohonan.

KPK juga telah mengajukan bukti-bukti dan ahli yang relevan dalam praperadilan tersebut. Hal itu guna mendukung argumentasi yang disampaikan KPK saat itu.

Selain itu, KPK juga sudah menyerahkan kesimpulan analisis ke hakim praperadilan.

"Tinggal kita tunggu besok putusan bagaimana," kata Febri.

Baca juga: KPK Telah Ajukan 65 Dokumen dalam Praperadilan Romahurmuziy

Di sisi lain, kata Febri, KPK percaya dengan pengadilan yang bisa memutuskan praperadilan ini secara independen dan imparsial.

"KPK sebagai insititusi penegak hukum tentu berangkat dari posisi percaya dan menghargai pengadilan yang independen dan imparsial. Jadi, kita tunggu hasilnya," kata Febri.

Febri juga pernah mengatakan, KPK melihat poin-poin permohonan praperadilan Romy juga memiliki sejumlah kekeliruan.

"Pada prinsipnya kami yakin sekali dari permohonan yang kami baca kemudian bukti-bukti ada sekitar 60 dokumen menjadi bukti di persidangan dan juga keterangan ahli, kami yakin sekali bahwa sejumlah poin yang diajukan di RMY (Romy) tersebut itu keliru," ucap Febri.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X