Ormas Islam di DKI Serukan Persatuan Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/05/2019, 18:42 WIB
Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU), PW Muhammadiyah, Lembaga Persaudaraan Ormas Islam bersama sekitar 20 ormas lainnya di DKI Jakarta menyerukan persatuan pasca Pemilu 2019. Mereka tergabung dalam Forum Silaturahim Ormas dan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU), PW Muhammadiyah, Lembaga Persaudaraan Ormas Islam bersama sekitar 20 ormas lainnya di DKI Jakarta menyerukan persatuan pasca Pemilu 2019. Mereka tergabung dalam Forum Silaturahim Ormas dan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU), PW Muhammadiyah, Lembaga Persaudaraan Ormas Islam bersama sekitar 20 ormas lainnya di DKI Jakarta menyerukan persatuan pasca Pemilu 2019.

Mereka tergabung dalam Forum Silaturahim Ormas dan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta. Seruan itu disampaikan oleh perwakilan Forum, Katib Syuriah PWNU Jakarta, Ahmad Zahari, Senin (13/5/2019).

"Kami berkomitmen untuk meneguhkan kembali komitmen keagamaan, komitmen kebangsaan serta merajut dan merawat kembali ukhuwah islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa) dan ukhuwah insaniyyah (persaudaraan sesama manusia)," kata Zahari di kantor PWNU Jakarta, Senin.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Siap Rajut Persatuan Bangsa Setelah Pilpres

Zahari menegaskan, ormas dan kelembagaan yang tergabung dalam forum berkomitmen menjaga atau menciptakan suasana yang aman, sejuk dan damai pasca-Pemilu 2019.

"Kami berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dan partisipatif dalam membangun masyarakat Jakarta yang toleran," katanya.

Selain itu, kata Zahari, Forum juga sepakat untuk membangun kesadaran bersama untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, perwakilan Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Jakarta, Widodo, mengapresiasi kegiatan ini.

Menurut dia, momen bulan Ramadhan dan Pemilu 2019 yang berjalan beriringan, patut menjadi momentum semua pihak untuk merajut kembali rasa persaudaraan.

"Mari bersama-sama kita rajut kembali silaturahim kita bersama setelah hiruk pikuk Pemilu. Mudah-mudahan nanti pada masa penetapan yang dilakukan oleh KPU, sebagai lembaga pemilihan, kita harapkan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan bagi negara kita," kata dia.

Baca juga: Menhan: Tak Ada Lagi 01 02, Waktunya Persatuan Indonesia

Widodo berharap semua pihak nantinya bisa menerima keputusan yang ditetapkan KPU terkait hasil Pemilu 2019. Menurut dia, apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, mereka harus menyalurkannya sesuai koridor yang telah diatur oleh negara.

"Kalau memang ada bentuk-bentuk suatu ketidakpuasan ya harus ditindaklanjuti dan diberikan wadah sesuai aturan yang berlaku sehingga seluruhnya nanti bisa legowo terhadap keputusan yang diambil," ujar Widodo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X