Sekjen KONI Merasa Jadi Korban Sistem Tata Kelola Kemenpora yang Bobrok

Kompas.com - 13/05/2019, 17:39 WIB
Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy  (kiri) dan Bendahara KONI Johnny E Awuy (kanan) selaku terdakwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Jaksa Penuntut Umum menuntut Ending empat tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan dan Johnny dituntut dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena dianggap memberi suap kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana untuk mempercepat pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak ASekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (kiri) dan Bendahara KONI Johnny E Awuy (kanan) selaku terdakwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Jaksa Penuntut Umum menuntut Ending empat tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan dan Johnny dituntut dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena dianggap memberi suap kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana untuk mempercepat pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy merasa dirinya menjadi korban sistem tata kelola anggaran yang buruk di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hamidy mengaku terpaksa memberikan uang kepada sejumlah pejabat Kemenpora.

Hal itu dikatakan Hamidy saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pribadi sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Pukulan yang sangat berat bagi saya dan keluarga, karena awalnya agar turut mengabdi bagi olahraga, harus berakhir tragis akibat bobroknya sistem tata kelola Kemenpora," ujar Hamidy saat membacakan pleidoi.

Baca juga: Sekjen KONI Dituntut 4 Tahun Penjara

Menurut Hamidy, dirinya terpaksa memberikan uang kepada pejabat Kemenpora agar dana hibah yang diminta KONI dapat disetujui dan dicairkan.

Adapun, permintaan uang itu disampaikan staf pribadi Menpora, Miftahul Ulum.

Hamidy mengatakan, sebelum ada pemberian uang, Kemenpora tidak juga menyetujui dan mencairkan dana sesuai proposal yang diajukan KONI.

Bahkan, semua pengurus KONI mengeluh dan menyampaikan curhat akibat lambatnya pencairan dana.

"Posisi KONI bagaikan makan buah simalakama," kata Hamidy.

Baca juga: PPK dan Staf Kemenpora Didakwa Terima Suap Rp 215 Juta dari Sekjen KONI

Menurut jaksa, Ending terbukti menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X