Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

Kompas.com - 13/05/2019, 16:54 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo setuju dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Pansel KPK.

"Menurut saya memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika Presiden segera membentuk pansel yang dimaksud," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Per 10 Mei, KPK Belum Terima Pelaporan Gratifikasi Lebaran

Adapun jajaran pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada 21 Desember 2019. Bambang mengatakan itu bukan waktu yang lama. Dia mengingatkan pemerintah untuk mulai menyaring nama-nama calon pimpinan KPK.

"Sehingga menghasilkan 10 nama (calon pimpinan KPK) yang berkualitas untuk nanti dipilih lima oleh DPR," kata dia.

Bambang mengatakan tidak ada komposisi khusus terkait susunan anggota Pansel KPK. Dia hanya meminta, anggota pansel ini harus memiliki integritas dan kemampuan dalam memilih calon pimpinan KPK.

"Karena tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas," ujar Bambang.

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk fokus terhadap pembentukan Pansel KPK.

Hal itu karena pada 21 Desember 2019, KPK di bawah masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs bakal berakhir.

Baca juga: ICW Dukung KPK yang Sudah Angkat 21 Penyidik Baru

"Presiden Jokowi segera menentukan pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK karena bulan 12 (Desember) sudah harus diganti," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

Menurut Kurnia, fokus Jokowi harus bergeser ke isu ini mengingat saat ini dia tengah gencar mewacanakan pemindahan ibu kota.

Kompas TV Penyidik Komisi Pemberantasan korupsi memeriksa Gubernur Jawa tengah ganjar Pranowo. Ganjar diperiksa terkait kasus pengadaan KTP Elektronik. #GanjarPranowo #KPK #KTPElektronik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com