Anggota DPRD Sumut Helmiati Dituntut 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 13/05/2019, 15:48 WIB
Anggota DPRD Sumatera Utara Helmiati duduk di kursi roda saat menjalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota DPRD Sumatera Utara Helmiati duduk di kursi roda saat menjalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Sumatera Utara Helmiati dituntut empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Helmiati juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider tuga bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai Helmiati tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan korupsi. Namun, jaksa mempertimbangkan Helmiati yang sedang dalam tahap pemulihan akibat terserang stroke.

Baca juga: Tiga Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara


Helmiati juga dinilai bersikap kooperatif dengan mengakui dan menyesali perbuatan. Selain itu, Helmiati juga sudah menyerahkan uang suap yang diterima kepada KPK sebesar Rp 474,5 juta.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut agar Helmiati membayar uang pengganti sebesar Rp 20,5 juta. Jumlah itu sisa uang yang belum diserahkan Helmiati kepada KPK.

Dalam kasus ini, Helmiati dinilai terbukti menerima uang Rp 495 juta.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Helmiati dan anggota DPRD lainnya memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca juga: Dua Anggota DPRD Sumut Dituntut 6 Tahun Penjara

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Selain itu, agar anggota DPRD Sumut menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X