Anggota DPRD Sumut Helmiati Dituntut 4 Tahun Penjara

Kompas.com - 13/05/2019, 15:48 WIB
Anggota DPRD Sumatera Utara Helmiati duduk di kursi roda saat menjalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota DPRD Sumatera Utara Helmiati duduk di kursi roda saat menjalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Sumatera Utara Helmiati dituntut empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Helmiati juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider tuga bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai Helmiati tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan korupsi. Namun, jaksa mempertimbangkan Helmiati yang sedang dalam tahap pemulihan akibat terserang stroke.

Baca juga: Tiga Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Helmiati juga dinilai bersikap kooperatif dengan mengakui dan menyesali perbuatan. Selain itu, Helmiati juga sudah menyerahkan uang suap yang diterima kepada KPK sebesar Rp 474,5 juta.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut agar Helmiati membayar uang pengganti sebesar Rp 20,5 juta. Jumlah itu sisa uang yang belum diserahkan Helmiati kepada KPK.

Dalam kasus ini, Helmiati dinilai terbukti menerima uang Rp 495 juta.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Helmiati dan anggota DPRD lainnya memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Baca juga: Dua Anggota DPRD Sumut Dituntut 6 Tahun Penjara

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Selain itu, agar anggota DPRD Sumut menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014 dan menolak menggunakan hak interpelasi pada 2015.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X