Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada dua partai politik yang dinilai paling berpotensi untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan dua partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Memang bagi PAN dan Demokrat, mereka ada potensi juga untuk keluar dari koalisi karena beberapa alasan," ujar Arya kepada Kompas.com, Minggu (12/5/2019).

Hal ini disampaikan Arya setelah melihat indikasi-indikasi retaknya koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Misalnya Partai Demokrat yang saat ini dianggap tidak setia dengan koalisi.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, PAN dan Demokrat Diam soal Usul Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi itu. Sebab sejak awal, Demokrat dinilai tidak punya sikap politik yang jelas.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur. Jangan elite-nya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla mencle segala," ujar Arief.

Arief juga mengatakan bahwa Demokrat tidak memberikan pengaruh terhadap hasil penghitungan Prabowo-Sandiaga.

Bukan hanya Partai Demokrat, PAN juga sempat diisukan akan keluar dari koalisi beberapa waktu sebelumnya. Isunya bermula dari pertemuan Ketua MPR sekaligus Ketua Umuk PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Waketum Gerindra Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno sebenarnya sudah menegaskan bahwa partainya setia pada koalisi ini. PAN sudah memiliki kontrak politik dengan Prabowo-Sandiaga bahwa akan mendukung pasangan itu sampai tahapan pemilu selesai.

Arah koalisi PAN pun baru bisa ditentukan setelah penetapan hasil Pemilu 2019. Bisa bertahan bersama-sama barisan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, bisa juga berubah haluan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

"Jadi, hasilnya dulu, setelah itu sikapnya bagaimana, itu nanti. Kita tentukan langkah yang selanjutnya," ujar Eddy.

Kenapa berpotensi keluar?

Arya Fernandes mengatakan hal ini karena Partai Demokrat dan PAN dinilai paling tidak mendapatkan keuntungan dari koalisi itu. Dari segi penghasilan suara, Partai Demokrat dan PAN mengalami penurunan dibandingkan partai koalisi lain seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra.

"Jadi kedua partai itu tidak mendapat insentif atau keuntungan dari koalisi itu," ujar Arya.

Selain itu, partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur ini juga tidak mendapatkan dukungan dari publik. Maksudnya, partai ini pada akhirnya tidak berhasil mencapai kekuatan minimal 50 persen suara di parlemen.

Akhirnya, menjadi partai oposisi pun juga tidak terlalu kuat posisinya. Sebab partai pendukung pemerintah punya kursi yang lebih banyak.