KPK Diharap Perkuat Pendidikan Antikorupsi bagi Kelompok Disabilitas dan Masyarakat Adat

Kompas.com - 13/05/2019, 06:26 WIB
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola (paling kiri) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola (paling kiri) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memperkuat pendidikan antikorupsi bagi kelompok disabilitas dan masyarakat adat.

Hal itu disampaikan Alvin dalam dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

"Dalam konteks pendidikan antikorupsi kami apresiasi, banyak kegiatan kolaboratif yang muncul dan terus dikembangkan. Tapi yang sering terlupa kelompok targetnya juga banyak, salah satunya seperti kelompok disabilitas dan masyarakat adat," kata dia.

Alvin menilai penting bagi KPK memperkuat pendidikan antikorupsi di dua kelompok tersebut.

Sebab, KPK tercatat sudah banyak dalam memberikan pendidikan antikorupsi. Beberapa di antaranya menyasar kelompok anak-anak, anak-anak remaja, perempuan hingga tenaga pendidik.

"Untuk kelompok perempuan dan anak muda, KPK telah menginisiasi gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Perempuan ditempatkan sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik perannya sebagai ibu, istri, maupun tenaga profesional yang berkarya di tengah masyarakat," kata dia.

Baca juga: Jateng Terapkan Pendidikan Antikorupsi di 23 Sekolah

Hingga akhir 2018, kata Alvin, gerakan ini telah menghasilkan 1.300 agen SPAK di 34 provinsi, yang memberikan sosialisasi antikorupsi pada lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia.

"Guna mendorong partisipasi anak muda, KPK juga menggelar Anti-Corruption Youth Camp dan berbagai acara yang sifatnya kegiatan. Dari kegiatan ini, KPK mendorong para pemuda untuk melakukan perubahan sosial setelah mengikuti kegiatan," katanya.

Alvin berharap pendidikan antikorupsi seperti ini tak sebatas pada program belaka tanpa rencana jangka panjang. Ia mencontohkan, alumni dari Teacher Super Camp maupun Anti-Corruption Youth Camp tidak didampingi atau aktivitasnya tidak ditindaklanjuti.

"Untuk itu, KPK perlu menyusun Peta Jalan (roadmap) strategi pendidikan di masing-masing kelompok target karena memiliki kekhususan masing-masing," ungkapnya.

Sementera itu dalam kesempatan yang sama, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, KPK perlu mengadopsi pendekatan perubahan perilaku.

Hal itu guna memperkuat pencegahan korupsi lebih tepat sasaran, termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat adat.

"Pendekatan perbaikan tata kelola perlu diperkuat dengan pendekatan yang melihat perilaku manusia. Keberhasilan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung tersebut akan memudahkan kerja-kerja KPK dalam menyusun strategi perencanaan yang komprehensif untuk kegiatan pendidikan, pencegahan, dan penjangkauan untuk berbagai kelompok target," kata dia.

Kurnia berharap, KPK bisa membuka ruang yang lebih inklusif bagi keterlibatan upaya pencegahan korupsi kelompok tertentu.

"KPK perlu merancang upaya intervensi dan pemilahan data bagi kelompok-kelompok, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.