Golkar Menang di Kalimantan Selatan

Kompas.com - 12/05/2019, 20:44 WIB
Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Sebanyak 11 TPS di DKI Jakarta melaksanakan pemungutan suara ulang. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AWarga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Sebanyak 11 TPS di DKI Jakarta melaksanakan pemungutan suara ulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar meraih suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pileg DPR 2019, dengan raihan 343.144 suara.

Hal tersebut merupakan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019 untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

"Dengan ini rekapitulasi suara pemilu Provinsi Kalimantan Selatan sah," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari saat mengesahkan rekapitulasi suara dalam negeri di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Jokowi-Maruf Kalah di Bengkulu, PDI-P Justru Raih Suara Terbanyak

Di posisi kedua, PDI-P dengan raihan 334.396 suara. Kemudian di posisi ketiga ada Partai Gerindra yang memperoleh 288.899 suara.

Jumlah pemilih di Kalimantan Selatan pada Pileg 2019 sebanyak 2.995.206 orang. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.370.239 orang.

Dari jumlah tersebut, suara sahnya mencapai 1.682.341.

Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi Kalimantan Selatan sesuai nomor urut partai politik:

PKB: 182.458 suara

Gerindra: 288.899 suara

PDI-P: 334.396 suara

Golkar: 343.144 suara

Nasdem: 99.837 suara

Garuda: 8.015 suara

Partai Berkarya: 54.557 suara

PKS: 203.223 suara

Perindo: 41.336 suara

PPP: 157.246 suara

PSI: 16.907 suara

PAN: 172.943 suara

Hanura: 16.328suara

Demokrat: 68.725 suara

PBB: 23.681 suara

PKPI: 4.312 suara

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X