Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir BPN: Ada Beda Sikap Pendukung 02 dan Prabowo soal "People Power"

Kompas.com - 11/05/2019, 20:41 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai ada perbedaan sikap antara Prabowo dan sebagian pendukungnya soal gerakan people power.

"Memang kita lihat ada perbedaan sikap pendukung 02 dengan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo beberapa kali saya dengar untuk mengimbau people power secara damai. Ini menjadi lucu, sementara pendukungnya selalu berteriak people power untuk mengakhiri kekuasaan ini," kata Ferdinand saat dihubungi, Sabtu (11/5/2019).

Bahkan, menurut Ferdinand, perbedaan sikap ini tak hanya terjadi pada pendukung Prabowo di akar rumput. Pendukung di tingkat elite, seperti Amien Rais, juga ikut menyuarakan people power yang bertujuan menggulingkan kekuasaan lewat jalanan.

Baca juga: Eggi Sudjana: Ini People Power yang Saya Maksud, Insya Allah Tidak Ada Makar!

"Karena Pak Amien Rais sendiri menyatakan tidak usah ke Mahkamah Konstitusi, people power saja. Ini harus dijelaskan karena posisi Amien Rais adalah dewan penasihat BPN, jadi ini membuat situasi tidak kondusif," ujar Ferdinand.

Oleh karena itu, Ferdinand meminta Prabowo untuk menegaskan lagi sikapnya yang hendak menempuh cara-cara konstitusional dalam memenangi Pilpres 2019.

Menurut dia, penegasan sikap ini penting agar tak ada lagi silang pendapat di antara barisan pendukung paslon 02.

"Hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya (people power) tersebut," kata Ferdinand.

Baca juga: Kapolda: Tidak Ada Gerakan People Power di Jatim

Ketua Divisi Advokasi Partai Demokrat ini menegaskan, partainya mengecam aksi people power bila dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan. Demokrat, kata dia, hanya akan menggunakan jalur hukum dan sesuai konstitusi dalam menuntut keadilan dan kebenaran.

"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada disana," tegas Ferdinand.

Kompas TV Seorang dosen sebuah universitas swasta di Bandung ditangkap penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat karena menyebarkan ujaran kebencian. Solatun Dulah Sayuti, seorang dosen pascasarjana di sebuah universitas swasta di Bandung ditangkap di wilayah Batununggal, Kota Bandung pada hari Kamis (9/5/2019) lalu setelah mengunggah ujaran kebencian di akun facebooknya. Dalam unggahannya, pelaku memuat tulisan mengenai <em>people power</em> secara provokatif dan bernada hasutan yang ditujukan kepada aparat. Atas perbuatannya tersangka terancam jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 15 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. #UjaranKebencian #Dosen #Bandung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com