Kompas.com - 11/05/2019, 20:41 WIB
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Ferdinand Hutahaean di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Ferdinand Hutahaean di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai ada perbedaan sikap antara Prabowo dan sebagian pendukungnya soal gerakan people power.

"Memang kita lihat ada perbedaan sikap pendukung 02 dengan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo beberapa kali saya dengar untuk mengimbau people power secara damai. Ini menjadi lucu, sementara pendukungnya selalu berteriak people power untuk mengakhiri kekuasaan ini," kata Ferdinand saat dihubungi, Sabtu (11/5/2019).

Bahkan, menurut Ferdinand, perbedaan sikap ini tak hanya terjadi pada pendukung Prabowo di akar rumput. Pendukung di tingkat elite, seperti Amien Rais, juga ikut menyuarakan people power yang bertujuan menggulingkan kekuasaan lewat jalanan.

Baca juga: Eggi Sudjana: Ini People Power yang Saya Maksud, Insya Allah Tidak Ada Makar!

"Karena Pak Amien Rais sendiri menyatakan tidak usah ke Mahkamah Konstitusi, people power saja. Ini harus dijelaskan karena posisi Amien Rais adalah dewan penasihat BPN, jadi ini membuat situasi tidak kondusif," ujar Ferdinand.

Oleh karena itu, Ferdinand meminta Prabowo untuk menegaskan lagi sikapnya yang hendak menempuh cara-cara konstitusional dalam memenangi Pilpres 2019.

Menurut dia, penegasan sikap ini penting agar tak ada lagi silang pendapat di antara barisan pendukung paslon 02.

"Hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya (people power) tersebut," kata Ferdinand.

Baca juga: Kapolda: Tidak Ada Gerakan People Power di Jatim

Ketua Divisi Advokasi Partai Demokrat ini menegaskan, partainya mengecam aksi people power bila dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan. Demokrat, kata dia, hanya akan menggunakan jalur hukum dan sesuai konstitusi dalam menuntut keadilan dan kebenaran.

"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada disana," tegas Ferdinand.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X