Soal Pindah Koalisi, PAN Masih Terikat Kontrak Politik dengan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 10/05/2019, 21:42 WIB
Sekjen PAN, Eddy Soeparno KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSekjen PAN, Eddy Soeparno

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memiliki kontrak politik dengan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Karena itu, PAN tidak bisa seenaknya meninggalkan barisan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pemilu serentak 2019 pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

“Kita kan sudah punya kontrak politik ya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandiaga. Nanti pada tanggal 22 (Mei 2019), penghitungan resmi sudah dilakukan, pengumuman diberikan oleh KPU, bagaimana hasilnya?” ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat dijumpai di kediamah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, PAN dan Demokrat Diam soal Usul Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Arah koalisi PAN pun baru bisa ditentukan setelah penetapan hasil Pemilu 2019. Bisa bertahan bersama-sama barisan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, bisa juga berubah haluan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi, hasilnya dulu, setelah itu sikapnya bagaimana, itu nanti. Kita tentukan langkah yang selanjutnya,” ujar Eddy.

Ia meyakini Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai politik pendukungnya setelah rakyat Indonesia mengetahui pasti siapa pemenang Pemilu 2019. Prabowo bakal bertanya kepada pimpinan parpol pendukungnya, apakah akan bertahan atau berpindah haluan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bima Arya: Setelah Pemilu 2019, PAN Akan Tentukan Arah Dukungan

Namun, Eddy menegaskan bahwa setiap partai politik, termasuk PAN memiliki wewenang yang independen dalam memutuskan apakah akan hengkang atau bertahan.

Soal komunikasi antara Zulkifli dengan Jokowi yang cukup intens pasca-Pemilu 2019, Eddy yakin, kedua tokoh itu tidak spesifik membahas kemungkinan koalisi. Sebab, dalam pertemuan itu, Zulkifli berstatus sebagai Ketua MPR RI.

“Saya tidak yakin bahwa di dalam pertemuan yang dihadiri oleh begitu banyak undangan, begitu ramai, ada pembicaraan (mengenai koalisi) dilakukan. Saya kira tidak. Karena kita masih fokus untuk menuntaskan berbagai tugas pasca-Pemilu dan akan diselesaikan menunggu pengumuman tanggal 22 Mei,” ujar Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.