Polisi Ajukan Pencegahan Bachtiar Nasir ke Luar Negeri

Kompas.com - 10/05/2019, 17:06 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir berpergian ke luar negeri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, surat tersebut telah dikirim pada Kamis (9/5/2019) malam.

"Sudah diajukan surat permohonan kemarin (Kamis) ke Ditjen Imigrasi," kata Dedi saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (10/5/2019).

Menurut Dedi, merujuk pada pencegahan tersangka, Bachtiar tak diperbolehkan bepergian ke luar negeri selama enam bulan. 

Baca juga: Perkembangan Terakhir dari Kasus Bachtiar Nasir di Tahun 2019

"Kalau surat dari Imigrasi biasanya untuk enam bulan ke depan," ungkapnya.

Sebelumnya, Bachtiar telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS).

Terkait kasus ini, Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Baca juga: Terima SPDP Kasus Bachtiar Nasir, Kejagung Tunjuk 3 JPU Ikuti Perkembangan Penyidikan

Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudskan Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudskan Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Nasional
Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Revisi UU Pemilu Tidak Mendesak

Politikus PDI-P Anggap Revisi UU Pemilu Tidak Mendesak

Nasional
Membandingkan Sikap Jokowi dan Pemimpin Negara Lain Saat Pandemi Covid-19 Memburuk...

Membandingkan Sikap Jokowi dan Pemimpin Negara Lain Saat Pandemi Covid-19 Memburuk...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X