Bappenas Sebut Baru 15 Persen Rumah Selesai Direnovasi Pasca-gempa Lombok

Kompas.com - 10/05/2019, 16:48 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, baru 15 persen rumah yang selesai direnovasi pasca-gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mereka tengah mengerjakan 61.000 rumah, serta 400 fasilitas umum dan fasilitas sosial dari total 225.000 bangunan rusak yang harus diperbaiki.

"Gubernur lapor 15 persen sudah selesai, artinya sudah beres. Sekitar 35 persen masih proses renovasi. Yang 50 persen belum," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Rekonstruksi Pasca-gempa Lombok, 61.000 Rumah Sedang Dibangun

Ia mengatakan, sebanyak 50 persen rumah belum dibangun lantaran masyarakat belum selesai menentukan pilihan jenis rumah yang akan dibangun.

Di NTB, masyarakat yang rumahnya rusak total ditawarkan membangun beberapa jenis rumah yakni berupa Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan Rumah Instan Konvensional (Riko). Kedua jenis rumah itu dinyatakan tahan gempa.

Oleh karena itu, dalam rapat bersama Wapres tadi, Gubernur NTB diminta untuk mengimbau warganya agar segera menentukan pilihan jenis rumah yang hendak dibangun.

"Gubernur berjanji akan segera menyelesaikan karena keterlambatan ini lebih karena masyarakat masih memilih-milih dari berbagai jenis rumah yang diusulkan," lanjut Bambang.

Baca juga: Masa Transisi Darurat Gempa Lombok Diperpanjang 135 Hari

Sementara itu, rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara).

Selain itu, saat ini juga dimulai pencairan anggaran untuk pembangunan Huntara gelombang kedua.

Pemerintah pusat juga menunggu finalisasi proses pemetaan lahan untuk relokasi dari wilayah rawan gempa ke tempat yang aman dari ancaman gempa.

"Untuk Sulteng, proses rekonstruksi untuk wilayah relokasi ini akan segera dimulai, jadi Menteri PUPR melaporkan nanti akan dilakukan groundbreaking untuk relokasi wilayah-wilayah yang memang harus pindah warganya," lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X