Ucapan Wiranto soal Tutup Media Picu Polemik, Tanggapan Dewan Pers, hingga Penjelasannya

Kompas.com - 10/05/2019, 13:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wirantodi kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wirantodi kantor pusat PT. Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wiranto sempat menyatakan akan menutup media di Tanah Air terkait wacana kecurangan Pemilu 2019.

Ketika itu, Wiranto menyatakan banyak media yang melakukan upaya pelanggaran hukum pasca-Pemilu 2019. Menutup media, menurut Wiranto, efektif untuk menjaga keamanan negara.

"Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu, kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional," kata Wiranto, Senin (6/5/2019).

1. Tanggapi pemblokiran

Pernyataan Wiranto ini sebelumnya menanggapi upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah mengeluarkan sikap terkait akun media sosial yang melanggar hukum.

Upaya yang dilakukan Kemenkominfo di antaranya adalah dengan menonaktifkan atau melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan upaya pelanggaran hukum.

Pemblokiran dan penonaktifan inilah yang menurut Wiranto dirasa kurang tegas, dan sebenarnya bisa dilakukan tindakan yang lebih daripada itu.

"Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian, terutama di bulan suci Ramadhan," ujar Wiranto.

Baca juga: Pernyataan Wiranto soal Tutup Media, Kontroversi dan Penjelasannya...

2. Fahri Hamzah: Pemerintah Panik

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan pemerintah terhadap banyaknya suara di media yang mengguncang pihak penguasa.

"Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," kata Fahri.

Kebebasan pers di negara demokrasi seperti Indonesia menjadi harga mati yang harus dihormati segala pihak, termasuk pula pemerintah.

"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintahlah yang harus kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat," ujarnya.

Menurut Fahri, kalau memang terdapat gagasan atau suara yang disampaikan melalui media dan dirasa tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, pemerintah bisa memberikan jawabannya.

"Tokoh-tokoh yang ngomong, jawab dong, jangan panik. Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan berlebihanlah," ucap Fahri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X