Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Siagakan Posko di KPU Provinsi dan Pusat, Bekerja 3 Shift hingga 25 Mei

Kompas.com - 10/05/2019, 06:40 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyatakan telah membentuk tim guna mengantisipasi munculnya masalah kesehatan yang mendera petugas pemilu, selama penghitungan suara Pemilu 2019 berlangsung, menyusul banyaknya petugas pemilu yang wafat.

Dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2019), tim kesehatan tersebut disiagakan di tingkat provinsi dan pusat.

Tenaga kesehatan akan siaga dalam tiga shift dengan jumlah minimal tiga hingga empat personel dalam satu shift dan akan bekerja hingga 25 Mei 2019.

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Meninggal karena Serangan Jantung hingga Infeksi Otak

Tenaga kesehatan itu terdiri dari dokter umum, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, perawat, serta untuk tingkat pusat dilengkapi spesialis anestesi.

Posko kesehatan sendiri berada di KPU tingkat provinsi yang berada di bawah tanggung jawab dinas kesehatan setempat, serta satu posko kesehatan di kantor KPU Pusat yang berada langsung di bawah tanggung jawab Kemenkes.

Kemenkes juga menyiagakan alat kesehatan, satu unit mobil ambulans dengan fasilitas lengkap baik di KPU provinsi maupun KPU pusat, dan ICU mini.

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Mestinya Shifting

Sebelumnya Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek telah menyambangi KPU RI untuk berkoordinasi dan berdialog mengenai petugas pemilu yang wafat.

Dia berharap dengan keberadaan tim kesehatan ini, tidak ada lagi tambahan kasus kematian petugas pemilu.

"Semoga dengan disiagakan tim kesehatan dapat mencegah hal yang tidak diinginkan," kata Nila.

Baca juga: KPU Mengaku Sudah Lakukan Audit Medis terhadap Petugas KPPS yang Meninggal

Berdasarkan data KPU sejak 17 April hingga 7 Mei 2019, dari total 7.286.067 petugas pemilu, sebanyak 4.310 orang menderita sakit, dan sebanyak 456 petugas meninggal dunia.

Di DKI Jakarta, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan provinsi, jumlah petugas pemilu yang meninggal sebanyak 18 jiwa, sementara yang sakit sebanyak 2.641 orang dari total petugas 135.531 orang.

Korban meninggal di DKI Jakarta disebabkan antara lain, infark miocard (8 korban), gagal jantung (4 korban), koma hepatikum (1 korban), stroke (2 korban), respiratory failure (2 korban), dan meningitis (1 korban).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan untuk Puluhan KPPS Meninggal

Sebelumnya, Kemenkes telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi petugas KPP/PPK yang memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada 23 April 2019.

Kemudian pada 29 April 2019 Kemenkes juga mengirimkan surat edaran tentang Audit Medis dan Pelaporan Petugas KPPS/PPK/BAWASLU yang Sakit dan Meninggal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Baca juga: The Jokowi Center Usulkan Nama Anggota KPPS yang Wafat Diprasastikan di KPU

Selanjutnya pada 6 Mei telah dilakukan rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dinas Kesehatan provinsi dan direktur RS vertikal untuk membahas audit kematian.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman menekankan kepada seluruh petugas pemilu agar segera memeriksakan kesehatan apabila merasa tidak nyaman saat bekerja.

"Kalau dirasa tidak nyaman saat bekerja langsung kontrol ke dokter. Jangan dibiarkan, dipaksakan nanti malah sakitnya semakin parah,” ujar Arief Budiman.

Kompas TV Tuntutan adanya penyelidikan terkait banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal, sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Lewat akun Twitter-nya, Fahri meminta KPU melakukan investigasi menyeluruh. Fahri pun menilai ada kejanggalan dari meninggalnya ratusan petugas KPPS. Komisi Pemilihan Umum langsung merespon desakan adanya penyelidikan atas kematian 400 lebih petugas pemilu yang meninggal. Komisioner KPU Ilham Saputra mempersilakan semua pihak untuk menginvestigasi penyebab banyaknya petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal. Tetapi KPU meminta semua pihak untuk mengedepankan etika dengan menghargai keluarga para petugas KPPS yang meninggal dunia. #InvestigasiKPPS #PetugasKPPSMeninggal #FahriHamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com