Jelang 22 Mei 2019, 30.000 Personel TNI-Polri Disiagakan

Kompas.com - 09/05/2019, 21:01 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI dan TNI akan menyiagakan 30.000 personelnya di DKI Jakarta menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

"Untuk 22 Mei dari Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan rencana pengamanan secara detil. Jumlah pasukan yang dilibatkan kurang lebih 30.000 TNI-Polri," kata Dedi.

Dedi mengatakan, fokus utama dalam pengamanan tersebut adalah Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Menteng, Jakarta Pusat, dan objek vital lainnya.


Baca juga: AHY: Mudah-mudahan 22 Mei, Kita Menerima Apa Pun Hasil KPU...

Untuk keamanan Gedung KPU, aparat akan menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring.

Ring pertama berada di dalam Gedung KPU, ring berikutnya berada di sekitar gedung. Kemudian, ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya.

Dedi mengatakan, patroli juga akan terus dilakukan petugas.

"Pelaksanaan patroli secara dialogis terus akan dilakukan, pemantauan intelijen setiap perkembangan dinamika masyarakat terus dimonitor," ujar Dedi.

Baca juga: Moeldoko Prediksi Jokowi dan Prabowo Bertemu Setelah 22 Mei

Tak hanya pengamanan secara fisik, aparat juga melakukan patroli di dunia siber.

"Direktorat Siber Bareskrim Polri bekerja sama Kominfo dan BSSN terus secara intens melakukan kegiatan patroli siber memonitor akun yang menyebarkan konten bersifat hoaks, provokatif, dan hate speech," kata Dedi.

Menurut Dedi, konten-konten yang melanggar tersebut akan di-take down. Lalu, jika langkah literasi digital tidak berhasil, polisi akan mengambil langkah penegakan hukum.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X