Kompas.com - 09/05/2019, 20:24 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019). Dok. KemenristekdiktiWakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang keras para kepala daerah melobi anggota DPR untuk meningkatkan dana transfer ke daerah yang masuk dalam APBN.

Ia mengingatkan hal tersebut bisa berujung pada masalah hukum. Karena itu, ia meminta kepala daerah menjelaskan secara komprehensif kebutuhannya kepada para menteri terkait dan nantinya akan diteruskan dalam rapat RAPBN tanpa perlu melobi anggota DPR.

"Enggak usah lagi daerah lobi terus-menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan bupati ditangkap oleh KPK," ujar Kalla saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (09/05/2019).

"Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baiklah dari yang ada," lanjut Kalla.

Ia mengatakan semestinya kepala daerah menerima berapapun dana transfer daerah yang didapat. Sebab, kata Kalla, jika melobi agar dana transfer yang diterimanya lebih tinggi, otomatis akan mengurangi jatah untuk daerah lainnya.

Kalla mengatakan melobi anggota DPR boleh saja dilakukan kepala daerah asalkan tak menggunakan uang dan terkait dengan proyek penting.

"Kita menyadari hal tersebut, bukan hanya gubernur, hampir 20 gubernur sudah masuk di Sukamiskin dan 9 menteri. Tidak ada negara yang menterinya dipenjara, mudah-mudahan tidak bertambah lagi," ujar Kalla.

"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," lanjut Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.