Jumat Siang, BPN Laporkan 5 Dugaan Kecurangan Pilpres ke Bawaslu

Kompas.com - 09/05/2019, 19:34 WIB
Juru Bicara BPN Ferry Juliantono saat menggelar konferensi pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJuru Bicara BPN Ferry Juliantono saat menggelar konferensi pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan dugaaan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rencananya Direktorat Advokasi dan Hukum akan menyerahkan lima laporan dugaan kecurangan berserta bukti-buktinya ke Bawaslu pada Jumat (10/5/2019) pukul 14.00 WIB.

"Ada Lima laporan yang telah disiapkan oleh Badan Pemenangan Nasional khususnya dari Direktorat Advokasi dan Hukum yang besok akan disampaikan kepada Bawaslu," ujar Juru Bicara BPN Ferry Juliantono saat menggelar konferensi pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Ferry mengatakan kelima laporan dugaan kecurangan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca juga: Dalam Sidang Bawaslu, KPU Bantah Tudingan BPN soal Kecurangan Situng

Menurut dia, saat ini BPN masih menyusun bukti-bukti kecurangan dalam bentuk fisik dan video yang diterima dari berbagai pihak.

Ferry berharap Bawaslu segera memroses secara tuntas seluruh laporan yang diserahkan oleh BPN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Baik buruknya wajah demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu ini juga banyak ditentukan nasibnya di tangan para pejabat di Bawaslu," kata Ferry.

Pada kesempatan yang sama,  Juru Bicara BPN Vasco Ruseimy memaparkan lima laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019.

Baca juga: Kata Kapolri soal Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2019

Pertama, mengenai penggiringan opini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai penyelenggara pemilu untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 01.

Kedua, keterlibatan aparatur sipil negara untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 01.

Ketiga, dugaan kecurangan yang terkait rekapitulasi dokumen C1 untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 01.

Keempat, laporan dugaan kecurangan yang terstruktur l, sistematis dan masif tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 01.

Dan kelima, terkait pengkondisian penggunaan logistik sebagai media kecurangan dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 01.

"Kira-kira lima poin itu yang akan kami laporkan besok. Kami juga mengimbau teman-teman relawan, teman-teman pendukung Prabowo-Sandi, para emak-emak, milenial yang juga mau ikut menemani kami ke Bawaslu," kata Vasco.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X