Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Rini Prihatin dengan Pejabat BUMN yang Terlibat Dugaan Korupsi

Kompas.com - 09/05/2019, 13:40 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, prihatin dengan pejabat-pejabat BUMN yang terjerat kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal itu disampaikan Rini dalam diskusi bertajuk Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

"Kami juga sangat prihatin dan sedih dengan adanya beberapa anggota keluarga kami (di jajaran BUMN) yang tersangkut dengan tindak pidana korupsi baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung maupun Bareskrim," kata Rini.

Menurut dia, Kementerian BUMN sudah banyak menerbitkan regulasi yang ditujukan untuk mencegah potensi korupsi di perusahaan milik negara.

Baca juga: Ketua KPK Nilai Kinerja Pengawas Internal di BUMN Masih Lemah

Beberapa yang disebutkan Rini, seperti peraturan tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan.

Kemudian, pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan adanya pelanggaran; penanganan benturan kepentingan; pengendalian gratifikasi; pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara hingga pedoman tata kelola yang baik di BUMN.

Di sisi lain, Rini mengingatkan jajaran direksi BUMN untuk memastikan sistem pengawasan internal berjalan efektif dalam mengamankan investasi dan aset perusahaan.

"(Direksi perlu) menciptakan lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur, melakukan risk assessment, melakukan aktivitas pengendalian secara berjenjang, menjamin sistem informasi dan komunikasi yang lancar dan memonitor setiap aspek dari sistem pengendalian internal," kata dia.

Rini menyadari, pengawas internal di BUMN merupakan elemen krusial. Sebab, mereka bisa mencegah penyimpangan di perusahaan. Pengawas internal juga harus membantu manajemen perusahaan mengatasi masalah operasional.

"Komite Audit sebagai organ Dewan Komisaris yang membantu fungsi pengawasan juga harus memastikan bahwa kedua fungsi SPI (Satuan Pengawas Internal) tersebut telah berjalan baik," kata dia.

Oleh karena itu, Rini mengingatkan BUMN-BUMN untuk membangun kapabilitas dan integritas pengawas internal. Khususnya di bidang audit.

"SDM SPI harus mengerti, memahami proses bisnis perusahaan. SPI tidak boleh lagi memiliki kaca mata kuda dengan melihat suatu permasalahan dari aspek pemeriksaan. Cara berpikirnya harus mengikuti business mindset dengan memastikan bahwa tata kelola yang baik juga dijalankan," kata dia.

Baca juga: KPK Ingatkan Implementasi Pengawasan Internal BUMN Tak Sekadar di Atas Kertas

"Setiap tindakan direksi yang berpotensi menimbulkan risiko, SPI segera tanggap untuk memberikan advisory-nya," sambung dia.

Ke depan, Rini menekankan pentingnya menyiapkan program berkesinambungan dalam sertifikasi kemampuan jajaran pengawas internal.

"Kami berharap terbukanya kesempatan bagi para aparat SPI dan Kementerian BUMN untuk melakukan konsultasi perbaikan atau pembuatan peraturan yang mendukung terciptanya BUMN bersih," ujar dia.

Kompas TV Terkait harga tiket pesawat Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat ini tengah mengkaji besaran tarif atas dalam upaya menurunkan harta tiket pesawat. Menhub juga meminta Kementerian BUMN agar maskapai penerbangan Garuda Indonesia bisa menurunkan harga tiket pesawat. #Kemenhub #HargaTiketPesawat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com