Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Perlu, Investasi Tak Usah Pakai Izin

Kompas.com - 09/05/2019, 12:54 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan perizinan investasi di tingkat pusat maupun daerah yang masih berjalan lambat.

Jokowi pun meminta para menteri dan kepala daerah menutup mata apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya.

Apalagi jika investasi itu berorientasi pada ekspor dan substitusi barang-barang impor.

"Kalau itu yang datang investornya, sudah saudara-saudara sekalian tutup mata. Sudah, besok bangun, izin berikan, besok suruh bangun. Gitu lho, itu baru bisa menyelesaikan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri

Padahal menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasinya ke Indonesia. Hanya saja, perizinan masih bertele-tele baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan.

Ia mencontohkan, lima tahun lalu, ada 259 izin yang harus dikantongi apabila investor ingin membangun pembangkit listrik. Kini Jokowi sudah memangkasnya menjadi hanya 58 izin. Namun, ia belum puas dengan angka itu.

Baca juga: Jokowi: 5 Tahun ke depan Sudah Enggak Ada Beban, yang Terbaik Akan Saya Lakukan...

Ke depannya, Jokowi meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah terus memangkas izin-izin yang tidak perlu.

"Kalau investasi kaya itu, orientasi ekspor, subtitusi batang impor, kalau perlu, enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," kata dia.

Kompas TV Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2019 dimulai, Kamis (9/5). Acara yang dibuka Presiden Joko Widodo ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Selain memberikan arahan dalam pembukaan Musrembangnas 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Presiden juga meluncurkan visi 2045 menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka. Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Tahun 2045, Jokowi menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan besar yang maju. Dalam pidatonya, presiden juga menyinggung soal reformasi birokrasi. #Musrenbangnas2019 #PresidenJokowi #RKP2020
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com