Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang "Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri"

Kompas.com - 09/05/2019, 12:26 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Musrenbang 2018 di Jakarta, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo membuka Musrenbang 2018 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kesal karena sistem perizinan masih berjalan lambat. Akibat perizinan yang lambat dan bertele-tele itu, nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran.

"Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jokowi: 5 Tahun ke depan Sudah Enggak Ada Beban, yang Terbaik Akan Saya Lakukan...

"Kalau lingkup kota, saya layani sendiri. Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini di depan para kepala daerah yang hadir.


Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasi ke Indonesia. Namun, perizinan masih bertele-tele, baik di pusat maupun daerah, sehingga membuat para investor balik badan.

Baca juga: Jokowi Kembali Sampaikan Duka Cita untuk Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia

Ia mencontohkan, lima tahun lalu ada 259 izin yang harus dikantongi apabila investor ingin membangun pembangkit listrik. Kini Jokowi sudah memangkasnya menjadi hanya 58 izin. Namun, ia belum puas dengan angka itu.

"58 itu juga kebanyakan. Apa-apaan izin 58? Maksimal lima cukup," kata dia.

Jokowi meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah terus memangkas izin-izin yang tidak perlu. Dengan begitu, nilai investasi dan ekspor diharapkan bisa terus meningkat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

KPU: Jika Anggaran Dipangkas, akan Mengganggu Tahapan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X