Jengkel Perizinan Lambat, Jokowi Bilang "Kalau di Tingkat Provinsi Saya Layani Sendiri"

Kompas.com - 09/05/2019, 12:26 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Musrenbang 2018 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo membuka Musrenbang 2018 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kesal karena sistem perizinan masih berjalan lambat. Akibat perizinan yang lambat dan bertele-tele itu, nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran.

"Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Jokowi: 5 Tahun ke depan Sudah Enggak Ada Beban, yang Terbaik Akan Saya Lakukan...

"Kalau lingkup kota, saya layani sendiri. Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri. Tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini di depan para kepala daerah yang hadir.

Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasi ke Indonesia. Namun, perizinan masih bertele-tele, baik di pusat maupun daerah, sehingga membuat para investor balik badan.

Baca juga: Jokowi Kembali Sampaikan Duka Cita untuk Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia

Ia mencontohkan, lima tahun lalu ada 259 izin yang harus dikantongi apabila investor ingin membangun pembangkit listrik. Kini Jokowi sudah memangkasnya menjadi hanya 58 izin. Namun, ia belum puas dengan angka itu.

"58 itu juga kebanyakan. Apa-apaan izin 58? Maksimal lima cukup," kata dia.

Jokowi meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah terus memangkas izin-izin yang tidak perlu. Dengan begitu, nilai investasi dan ekspor diharapkan bisa terus meningkat.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X