Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Nilai Kinerja Pengawas Internal di BUMN Masih Lemah

Kompas.com - 09/05/2019, 11:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai, kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih lemah. Hal ini juga berisiko membuka celah kejahatan korupsi.

Hal itu disampaikan Agus dalam diskusi bertajuk Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

"Kita masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN. Kami sampaikan, bukan menakut-nakuti. Jadi itu supaya ada perubahan yang terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran," kata Agus.

Baca juga: Cerita Pimpinan KPK Ditegur Pengawas Internal karena Pakai Kemeja Lengan Pendek

Menurut Agus, selama ini lemahnya kinerja SPI ini tak hanya terjadi di BUMN saja, melainkan juga di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Ada sejumlah masalah yang menyebabkan kinerja pengawas internal lemah.

"Satu, biasanya orangnya seadanya, "orang buangan" ditempatkan di pengawas internal. Kemudian tidak dilengkapi dengan resources yang memadai, anggarannya juga tidak disediakan dengan baik. Kemudian sertifikasi (kemampuan) yang mestinya dilakukan juga tidak pernah dipatuhi," kata Agus.

Baca juga: Pengawas Internal Pemerintah Diminta Periksa Penerimaan Kementerian-Lembaga

Ia mencontohkan, pengawas internal di kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Menurut Agus, situasi seperti ini bisa melemahkan kinerja pengawas internal. Sebab, rentan dipengaruhi oleh bupati itu sendiri.

Sehingga jika terjadi risiko penyimpangan yang dilakukan bupati, pengawas internal tidak bisa menyikapinya dengan tegas.

"Kami melihat di BUMN juga begitu, BUMN itu ada SPI yang pasti di bawah bayang-bayang direktur utama. Ada komisaris yang mempunyai komite auditor kalau enggak salah, tapi tidak mempunyai tangan ke dalam," ujar dia.

Independen

Oleh karena itu, Agus berharap ada langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat kinerja dan posisi SPI.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah, menempatkan orang-orang terbaik dan berintegritas, disediakan sumber daya yang memadai serta mereka perlu mendapatkan pengembangan kemampuan.

Baca juga: Mendagri dan KPK Bahas Penguatan Pengawas Internal di Pemda

"Teman-teman (pengawas internal) itu harus diberi taring, diberi kemampuan, jadi dipilih orang paling bagus, resourcesnya disediakan, supaya bisa melakukan penilaian secara objektif terhadap perjalanan badan usaha itu sehari-hari," kata dia.

Kemudian, Agus berharap posisi SPI bisa lebih independen dari potensi intervensi.

"Yang kemudian harus kita pikirkan, apakah kemudian melekat menjadi tangannya komisaris untuk melakukan pembenahan? Melakukan check and balances terhadap direksi? Itu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan lebih cermat," katanya.

Baca juga: Pengawas Internal KPK Periksa Penyidik yang Diduga Punya Vila Ilegal

Apabila pengawas internal bertanggungjawab kepada komisaris, Agus menginginkan adanya pembenahan. Sebab, masih ada komisaris yang tidak bisa bekerja secara penuh.

"Kalau kita lihat mengalami hari ini, banyak komisaris yang tidak bisa fulltime di badan usaha itu. Saya mengharapkan terjadinya reformasi birokrasi yang tuntas. itu supaya tidak ada rangkap jabatan. Karena pasti kerjanya separuh. Itu harus diperhatikan betul," kata dia.

Baca juga: Pimpinan KPK Tugaskan Pengawas Internal Tindak Lanjuti Acara yang Libatkan Zumi Zola

Agus berharap penguatan SPI bisa membuat BUMN bekerja secara maksimal dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

"Bayangkan, peran BUMN itu, asetnya Rp 8 ribu triliun, omzetnya udah melebihi APBN kita. Kalau APBN kita hanya Rp 2.400 triliun ternyata BUMN sekitar Rp 2.800. Nah, bayangkan uang sebesar itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara kita," papar Agus.

Kompas TV Hal ini disampaikan Novel Baswedan saat dimintai tanggapan soal penyataan direktur penyidikan Brigjen Aris Budiman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com