Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Selidiki Banyaknya Petugas Pemilu yang Meninggal

Kompas.com - 09/05/2019, 07:57 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki banyaknya petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan ini di tiga daerah yang jumlah petugas meninggalnya paling banyak.

"Kita akan laksanakan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten, paling banyak di tiga daerah itu," kata Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah dalam jumpa pers di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Meninggal karena Serangan Jantung hingga Infeksi Otak

Hairansyah mengatakan, penyelidikan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Komnas HAM dalam pemantauan pemilu. Menurut dia, tim Komnas HAM akan terjun ke lapangan untuk mencari tahu penyebab para petugas tersebut meninggal dunia.

"Sampai 500 lebih yang meninggal dunia, ini sebuah jumlah yang besar. Oleh karena itu kita akan selidiki penyebabnya," kata dia.

Selain itu, menurut dia tim Komnas HAM juga akan memastikan bahwa para korban yang jatuh sakit mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Baca juga: KPU Mengaku Sudah Lakukan Audit Medis terhadap Petugas KPPS yang Meninggal

Dengan begitu, tak ada lagi korban sakit yang akhirnya harus kehilangan nyawa.

"Karena kalau kita lihat awalnya sebenarnya jumlah yang meninggal tidak sebanyak saat ini. Namun karena yang sakit akhirnya meninggal, maka jumlahnya jadi terus bertambah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Nila F Moloek mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta dinas kesehatan di masing-masing provinsi untuk mencari tahu penyebab para petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan untuk Puluhan KPPS Meninggal

Sejauh ini, baru Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan dan menyampaikan laporan lengkapnya.

Nila mengatakan, berdasarkan laporan itu, ada 2641 orang anggota KPPS yang sakit dan 18 yang meninggal dunia di Ibu Kota. Penyebab mereka meninggal beragam.

"Dari 18 orang ini diketahui mereka penyebab kematiannya pertama 8 orang sakit jantung yang mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan dan infeksi otak," kata Nila.

Baca juga: Petugas KPPS yang Disiram Tinta dan Disundut Rokok Belum Laporkan Kasusnya ke Polisi

Data terbaru, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia mencapai 456 orang. Sementara, 3.658 lainnya dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Selasa (7/5/2019).

Petugas penyelenggara itu merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Angka itu belum termasuk anggota Bawaslu dan Kepolisian.

Kompas TV Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas gugurnya ratusan petugas KPPS di sejumlah wilayah. Prabowo Subianto meminta pihak terkait mengevaluasi penyebab banyaknya korban jiwa dalam Pemilu 17 April lalu. Ungkapan belasungkawa disampaikan capres Prabowo Subianto saat menggelar jumpa pers bersama jajaran pengurus BPN Prabowo-Sandi. Menurut Prabowo banyaknya KPPS yang meninggal dunia belum pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Untuk itu Prabowo meminta pihak terkait melakukan penyelidikan. #KPPSMeninggal #PrabowoSubianto #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com