Komnas HAM Selidiki Banyaknya Petugas Pemilu yang Meninggal

Kompas.com - 09/05/2019, 07:57 WIB
Warga mengusung jenazah Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Tommy Heru merupakan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOWarga mengusung jenazah Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Tommy Heru merupakan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) akan menyelidiki banyaknya petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan ini di tiga daerah yang jumlah petugas meninggalnya paling banyak.

"Kita akan laksanakan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten, paling banyak di tiga daerah itu," kata Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah dalam jumpa pers di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Meninggal karena Serangan Jantung hingga Infeksi Otak

Hairansyah mengatakan, penyelidikan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Komnas HAM dalam pemantauan pemilu. Menurut dia, tim Komnas HAM akan terjun ke lapangan untuk mencari tahu penyebab para petugas tersebut meninggal dunia.

"Sampai 500 lebih yang meninggal dunia, ini sebuah jumlah yang besar. Oleh karena itu kita akan selidiki penyebabnya," kata dia.

Selain itu, menurut dia tim Komnas HAM juga akan memastikan bahwa para korban yang jatuh sakit mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Baca juga: KPU Mengaku Sudah Lakukan Audit Medis terhadap Petugas KPPS yang Meninggal

Dengan begitu, tak ada lagi korban sakit yang akhirnya harus kehilangan nyawa.

"Karena kalau kita lihat awalnya sebenarnya jumlah yang meninggal tidak sebanyak saat ini. Namun karena yang sakit akhirnya meninggal, maka jumlahnya jadi terus bertambah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Nila F Moloek mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta dinas kesehatan di masing-masing provinsi untuk mencari tahu penyebab para petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan untuk Puluhan KPPS Meninggal

Sejauh ini, baru Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan dan menyampaikan laporan lengkapnya.

Nila mengatakan, berdasarkan laporan itu, ada 2641 orang anggota KPPS yang sakit dan 18 yang meninggal dunia di Ibu Kota. Penyebab mereka meninggal beragam.

"Dari 18 orang ini diketahui mereka penyebab kematiannya pertama 8 orang sakit jantung yang mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan dan infeksi otak," kata Nila.

Baca juga: Petugas KPPS yang Disiram Tinta dan Disundut Rokok Belum Laporkan Kasusnya ke Polisi

Data terbaru, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia mencapai 456 orang. Sementara, 3.658 lainnya dilaporkan sakit. Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Selasa (7/5/2019).

Petugas penyelenggara itu merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Angka itu belum termasuk anggota Bawaslu dan Kepolisian.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X