Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Antara Kebebasan Bersuara dan People Power

Kompas.com - 08/05/2019, 20:50 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Ajakan people power pertama kali dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, saat masa kampanye pilpres lalu. Amien yang juga tokoh PAN itu mengatakan gerakan people power untuk menjawab tindakan kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Narasi yang mengajak massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional, berupa gerakan demonstrasi turun ke jalan, untuk menolak hasil pemilu terus-menerus diutarakan oleh sejumlah pihak.

Pihak-pihak tersebut, yang berasal dari barisan pendukung salah satu capres, menilai telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga menolak hasil pemilu bahkan sebelum hasil pemilu secara resmi diumumkan oleh KPU. Narasi ini terus-menerus disuarakan bahkan sebelum hari pemungutan suara.

Mekanisme untuk meyelesaikan sengketa hasil pemilu telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Mereka yang tidak menerima hasil pemilu dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mekanisme konstitusi ini diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang diturunkan ke dalam Pasal 474 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib mematuhi ketentuan ini. Jika ada pihak yang tidak menerima hasil pemilu tapi enggan mengajukan sengketa ke MK, maka pihak tersebut bisa dikatakan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Kalangan akademisi hukum sepakat hasutan people power bisa dijatuhi sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang ada, mulaid dari KUHP hingga UU ITE. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yenti Ganarsih, mengatakan hasutan people power dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional.

Pembentukan tim hukum pengkaji ucapan tokoh, menurut guru besar hukum Unpad I Gede Panca Astawa, bisa dilakukan namun harus memiliki urgensi. Salah satunya adalah potensi tindakan mengganggu stabilitas politik maupun keamanan nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Nasional
Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Nasional
Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Nasional
Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Nasional
Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Nasional
Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.