Antara Kebebasan Bersuara dan People Power

Kompas.com - 08/05/2019, 20:50 WIB
Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.


PEMERINTAH melalui Menko Polhukam Wiranto akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang dinilai melanggar hukum pascapemilu. Rencana ini disampaikan Wiranto seusai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang permasalahan hukum pascapemilu, Senin (6/5/2019).

Tim yang terdiri atas para pakar hukum dari berbagai universitas ini akan membantu Kemenko Polhukam dalam memastikan penanganan pelanggaran hukum. Menurut Wiranto, tim ini merupakan tim bantuan di bidang hukum yang akan mensupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Pulhukam.

Ia menegaskan pemerintah akan memantau ucapan para tokoh yang memprovokasi massa, termasuk yang disuarakan melalui media sosial. Kasus-kasus penghinaan terhadap presiden juga termasuk dalam pantauan tim. Siapa pun yang melanggar hukum, kata Wiranto, akan ditindak dengan sanksi yang tegas.


Rencana pembentukan tim pengkaji ini langsung mendapat kritikan dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Juru bicara BPN, Ahmad Riza Patria, menilai pembentukan tim tersebut merupakan tindakan berlebihan dari pemerintah yang bisa membungkam tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Tindakan ini bahkan  dinilai melebihi zaman Orde Baru.

Kritikan juga datang dari kalangan aktivis. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai tindakan pemerintah melalui pembentukan tim tersebut merupakan tindakan represif yang menghalangi demokrasi.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai rencana pembentukan tim pengkaji merupakan langkah antisipatif dari pemerintah terhadap seruan yang berpotensi memecah-belah bangsa.

Menurut juru bicara TKN, Abdul Kadir Karding, ucapan provokasi patut dikaji secara hukum agar masyarakat tidak memaknai demokrasi sebagai kebebasan mutlak yang mengesampingkan hukum yang berlaku.

Pro kontra pembentukan tim hukum pengkaji ucapan tokoh dibahas secara mendalam pada talkshow Satu Meja The Forum yang disiakan langsung di Kompas TV, Rabu (8/5/2019), pukul 20.00 WIB. Turut dibahas pula mengenai urgensi pembentukan tim ini oleh pemerintah.

People power

Rencana pembentukan tim hukum pengkaji ucapan tokoh ini agaknya mencerminkan keresahan pemerintah terhadap dorongan gerakan people power yang terus-menerus dihembuskan.

Ajakan people power pertama kali dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, saat masa kampanye pilpres lalu. Amien yang juga tokoh PAN itu mengatakan gerakan people power untuk menjawab tindakan kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Narasi yang mengajak massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional, berupa gerakan demonstrasi turun ke jalan, untuk menolak hasil pemilu terus-menerus diutarakan oleh sejumlah pihak.

Pihak-pihak tersebut, yang berasal dari barisan pendukung salah satu capres, menilai telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga menolak hasil pemilu bahkan sebelum hasil pemilu secara resmi diumumkan oleh KPU. Narasi ini terus-menerus disuarakan bahkan sebelum hari pemungutan suara.

Mekanisme untuk meyelesaikan sengketa hasil pemilu telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Mereka yang tidak menerima hasil pemilu dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mekanisme konstitusi ini diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang diturunkan ke dalam Pasal 474 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib mematuhi ketentuan ini. Jika ada pihak yang tidak menerima hasil pemilu tapi enggan mengajukan sengketa ke MK, maka pihak tersebut bisa dikatakan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Kalangan akademisi hukum sepakat hasutan people power bisa dijatuhi sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang ada, mulaid dari KUHP hingga UU ITE. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yenti Ganarsih, mengatakan hasutan people power dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional.

Pembentukan tim hukum pengkaji ucapan tokoh, menurut guru besar hukum Unpad I Gede Panca Astawa, bisa dilakukan namun harus memiliki urgensi. Salah satunya adalah potensi tindakan mengganggu stabilitas politik maupun keamanan nasional.



Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X