Menhan: Kalau 'People Power' Dipaksakan, Itu Makar!

Kompas.com - 08/05/2019, 17:20 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan sambutan pada acara lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA) tingkat pusat tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/9/2019). HandoutMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan sambutan pada acara lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA) tingkat pusat tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap, bila ada kubu pasangan calon presiden dan wapres yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

Semua tuduhan harus bisa dibuktikan dalam proses hukum.

"Begini ya, kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum. Kalau tidak puas, buka bersama-sama. Mana yang kurang kalau dia misalnya bilang begitu, KPU dan lain-lain sampaikan, 'oh ini memang curang. Oh ini tidak curang...' ya kalau tidak curang, ya semua terima... begitu. Harus terima. Pokoknya, pokoknya, nggak bagus. Harus ada bukti hukum," kata Ryamizard kepada wartawan, di Gedung Kemhan, Jakarta, Rabu (8/5/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Panglima TNI: Kami Akan Tindak Upaya Inkonstitusional dan Ganggu Ketertiban

Ia mengaku, saat ini belum menerima laporan apapun mengenai pergerakan masyarakat untuk melakukan "people power".

Menhan menyebut tak mendapat indikasi bahwa gerakan ini mengarah ke aksi makar.

Ryamizard berharap gerakan "people power" yang berjalan inkonstitusional tidak terjadi karena dapat merusak persatuan bangsa Indonesia.

"Ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada ya selesaikan secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena kenapa? 'People power' itu merusak bangsa ini," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Baca juga: Panglima TNI: Ada Provokasi dan Cipta Opini oleh Pihak yang Tak Terima Hasil Pemilu

Namun, ia menegaskan, siap mengambil tindakan keras, jika memang aksi ini berakhir makar.

"Mudah-mudahan tidak ada, kalau 'people power' dipaksakan, ya, itu makar! Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ryamizard berharap hingga penetapan hasil Pemilu 2019 proses penghitungan suara berlangsung aman dan damai.

Baca juga: Kata Kapolri soal Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2019

Ryamizard mengaku kenal dengan kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, sehingga hasil penetapan akan berlangsung aman.

"Saya rasa tidak (rusuh) lah. Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua, tidak akan sampai begitu. Kecuali ada orang-orang tertentu, lain, di luar kelompok itu. Pak Jokowi saya tahu orangnya. Pak Prabowo saya juga tahu orangnya, satu leting kok. Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Nggak mungkin begitu-begitu," katanya.

Wacana "people power" muncul pascapemilihan presiden 2019. Pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyuarakan gerakan "people power", untuk memprotes Komisi Pemilihan Umum, yang mereka nilai telah berbuat curang.

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X