Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi secara Menyeluruh

Kompas.com - 08/05/2019, 16:33 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menuturkam bahwa pada saatnya nanti DPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato dalam Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"DPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak yang baru kita laksanakan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini berbagai pihak menginginkan pemilu tidak lagi dilakukan secara serentak.

Baca juga: Tujuan Efisiensi dalam Pemilu Serentak Dinilai Tak Tercapai

Artinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden tidak lagi dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR akan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai.

"Berbagai pandangan masyarakat yang mengingingkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua," kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, harus ada kajian untuk memahami tafsir kata "serentak" yang diputuskan oleh MK itu.

"Nanti akan dikaji lanjut lagi apakah putusan MK itu tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan (dalam putusan) serentaknya itu tanggal, hari, jam, dan tahun yang sama," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Hal ini disampaikan Tjahjo dalam forum rapat kerja DPD RI mengenai evaluasi Pemilu 2019.

Baca juga: Mendagri: Perlu Ada Konsultasi dengan MK Mengenai Pemilu Serentak

Tjahjo mengatakan, Kemendagri ingin mengetahui apakah makna kata "serentak" bisa diartikan lain. Misalnya, pelaksanaan pemilu bisa dilakukan pada hari yang berbeda tetapi pada pekan yang sama.

"Apakah kesentakan dalam minggu yang sama? Apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda?" ujar dia.

Oleh karena itu, Kemendagri harus berkonsultasi lebih lanjut dengan MK mengenai hal ini.

"Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu," kata Tjahjo.

Kompas TV Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan rapat kerja membahas evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. DPD memberikan saran agar pelaksanaan pemilu serentak dievaluasi. Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Panglima TNI. DPD menilai pemilu telah berlangsung tertib dan damai. Namun salah satu masukan dari hasil evaluasi Pemilu 2019 adalah agar pelaksanaan pemilu serentak dipertimbangkan. Hal ini lantaran ratusan KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit. #PemiluSerentak2019 #DPD #EvaluasiPemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com