Ketua DPR: Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi secara Menyeluruh

Kompas.com - 08/05/2019, 16:33 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR RI Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menuturkam bahwa pada saatnya nanti DPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato dalam Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"DPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak yang baru kita laksanakan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini berbagai pihak menginginkan pemilu tidak lagi dilakukan secara serentak.

Baca juga: Tujuan Efisiensi dalam Pemilu Serentak Dinilai Tak Tercapai

Artinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden tidak lagi dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR akan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai.

"Berbagai pandangan masyarakat yang mengingingkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua," kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, harus ada kajian untuk memahami tafsir kata "serentak" yang diputuskan oleh MK itu.

"Nanti akan dikaji lanjut lagi apakah putusan MK itu tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan (dalam putusan) serentaknya itu tanggal, hari, jam, dan tahun yang sama," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Hal ini disampaikan Tjahjo dalam forum rapat kerja DPD RI mengenai evaluasi Pemilu 2019.

Baca juga: Mendagri: Perlu Ada Konsultasi dengan MK Mengenai Pemilu Serentak

Tjahjo mengatakan, Kemendagri ingin mengetahui apakah makna kata "serentak" bisa diartikan lain. Misalnya, pelaksanaan pemilu bisa dilakukan pada hari yang berbeda tetapi pada pekan yang sama.

"Apakah kesentakan dalam minggu yang sama? Apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda?" ujar dia.

Oleh karena itu, Kemendagri harus berkonsultasi lebih lanjut dengan MK mengenai hal ini.

"Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu," kata Tjahjo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X