Kompas.com - 08/05/2019, 14:13 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan sidak ke kantor Komisi Pemilihan Umum, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Salah satu tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengecek Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.

"Apa benar sistem perhitungan suara ini ada kecurangan, apa benar situng adalah sistem yang menggunakan kepentingan kepentingan tertentu untuk menguntungkan pihak tertentu," kata Ketua Komite I DPD Benny Ramdhani.

Baca juga: Di DPD, Kejagung Ungkap Sejumlah Hal yang Patut Diwaspadai Pasca-pemilu

Dalam kesempatan itu, Benny didampingi Wakil Ketua Komite I DPD Yacob Esau Komigi serta beberapa anggota Komite I DPD yakni Eni Sumarni, Muhammad Idris dan Syafrudin Atasoge.

Mereka diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman. Usai berbincang-bincang di ruangan, Arief mengajak rombongan anggota DPD untuk meninjau server KPU.

Arief juga mengajak para senator untuk melihat proses rekapitulasi suara luar negeri yang sedang berlangsung.

Baca juga: Dituding Curang, Ketua KPU Tantang Massa Buat Laporan

Usai berdialog dengan Ketua KPU dan melakukan peninjauan, Benny pun berani mengatakan bahwa Situng KPU tak mengandung unsur kecurangan.

"Kalau ada tuduhan selama ini disiapkan dan didesain untuk kepentingan pihak tertentu, kami berani mengatakan zero persen dari tuduhan itu tidak benar," kata Benny.

Benny mengatakan, perolehan suara yang ditampilkan di situng merupakan data apa adanya yang diambil berdasarkan formulir C1.

Baca juga: Elite Politik, Bangunlah Narasi Kawal Pemilu Bukan Pemilu Curang...

Kedua apabila ada kekeliruan pengisian, maka dapat dilakukan perbaikan pada pleno terbuka di rekap kecamatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.