Sidak ke KPU, Komite I DPD Pastikan Situng Bebas Kecurangan

Kompas.com - 08/05/2019, 14:13 WIB
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKetua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan sidak ke kantor Komisi Pemilihan Umum, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Salah satu tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengecek Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.

"Apa benar sistem perhitungan suara ini ada kecurangan, apa benar situng adalah sistem yang menggunakan kepentingan kepentingan tertentu untuk menguntungkan pihak tertentu," kata Ketua Komite I DPD Benny Ramdhani.

Baca juga: Di DPD, Kejagung Ungkap Sejumlah Hal yang Patut Diwaspadai Pasca-pemilu

Dalam kesempatan itu, Benny didampingi Wakil Ketua Komite I DPD Yacob Esau Komigi serta beberapa anggota Komite I DPD yakni Eni Sumarni, Muhammad Idris dan Syafrudin Atasoge.

Mereka diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman. Usai berbincang-bincang di ruangan, Arief mengajak rombongan anggota DPD untuk meninjau server KPU.

Arief juga mengajak para senator untuk melihat proses rekapitulasi suara luar negeri yang sedang berlangsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Dituding Curang, Ketua KPU Tantang Massa Buat Laporan

Usai berdialog dengan Ketua KPU dan melakukan peninjauan, Benny pun berani mengatakan bahwa Situng KPU tak mengandung unsur kecurangan.

"Kalau ada tuduhan selama ini disiapkan dan didesain untuk kepentingan pihak tertentu, kami berani mengatakan zero persen dari tuduhan itu tidak benar," kata Benny.

Benny mengatakan, perolehan suara yang ditampilkan di situng merupakan data apa adanya yang diambil berdasarkan formulir C1.

Baca juga: Elite Politik, Bangunlah Narasi Kawal Pemilu Bukan Pemilu Curang...

Kedua apabila ada kekeliruan pengisian, maka dapat dilakukan perbaikan pada pleno terbuka di rekap kecamatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X