Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Prabowo Sering Tolak Intervensi Asing, tapi Malah Bicara dengan Pihak Asing

Kompas.com - 08/05/2019, 14:00 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menyindir pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menggelar pertemuan khusus dengan media asing.

Menurut Arsul, sikap ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan Prabowo yang sering menolak intervensi pihak asing.

"Lah kan katanya antiasing. Kok sekarang bicaranya dengan pihak asing? Memang enggak percaya sama teman-teman media nasional?" ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Prabowo Dinilai Tak Percaya Institusi Nasional, tapi Beri Karpet Merah Pihak Asing

Apalagi, topik yang dibahas Prabowo dengan wartawan dari media asing itu adalah soal kecurangan pemilu 2019.

Arsul berpendapat, belum saatnya memberi cap bahwa Pemilu 2019 curang. Sebab tahapan penghitungannya juga belum selesai.

Selain itu, bentuk kecurangan yang ditemukan kubu Prabowo-Sandiaga sejauh ini hanya ada pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Arsul mengatakan, kesalahan input dalam Situng tidak bisa menjadi indikator kecurangan pemilu.

Baca juga: Gelar Pertemuan Terbatas dengan Media Asing, Prabowo-Sandiaga Bahas Kecurangan Pemilu 2019

Kesalahan input bisa langsung diperbaiki. Selain itu, hasil penghitungan yang akan digunakan bukan berasal dari Situng melainkan dari hasil rekapitulasi manual.

"Karena yang dipakai sebagai sebuah kebenaran, sebagai alat penghitungan suara yang mengikat, itu kan penghitungan yang manual," ujar Arsul.

Sebelumnya, Prabowo menggelar pertemuan atau press briefing dengan wartawan media asing.

Pertemuan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019), pukul 16.00 WIB.

Baca juga: Data Situng KPU Tembus 70 Persen: Jokowi 56,24 Persen, Prabowo 43,76 Persen

Pertemuan dilakukan secara terbatas. Hanya wartawan media asing terdaftar yang dapat masuk ke kediaman Prabowo.

Sementara, wartawan dari media nasional tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan.

Saat ditemui seusai pertemuan, Direktur Materi Debat Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu BPN memaparkan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kekeliruan terkait Pemilu 2019.

Mantan Menteri ESDM di Kabinet Kerja itu menyebut bahwa ada permintaan dari sejumlah media asing agar Prabowo menggelar pertemuan.

Oleh sebab itu, kata Sudirman, BPN tidak mengundang wartawan dari media nasional.

"Jadi tadi itu pertemuan dengan wartawan asing untuk menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kalian semua," kata Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com