Kompas.com - 08/05/2019, 13:34 WIB

KOMPAS.com — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melalui akun Twitter, @_TNIAU, menyatakan akan melakukan kegiatan membangunkan sahur dengan menerbangkan pesawat tempur di wilayah udara beberapa kota.

Dalam twit tersebut, beberapa kota yang disebut akan dilintasi oleh pesawat tempur milik TNI AU adalah Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Klaten, dan Sragen.

Namun, rupanya kegiatan tersebut bukan difokuskan semata-mata untuk membangunkan sahur masyarakat yang hendak menjalankan ibadah puasa.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyiasati waktu terbang bagi para penerbang tempur TNI AU selama bulan Ramadhan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Subdinas Penerangan Umum AU Kolonel Sus M Yuris saat dihubungi Kompas.com Rabu (8/5/2019) siang.

"Misi utama bukan membangunkan sahur, tapi maintain kemampuan terbang malam atau subuh bagi penerbang tempur TNI AU," kata Yuris.

Baca juga: Penerjunan Kotawaringin, Asal Mula Terbentuknya Paskhas TNI AU

Terbang di waktu subuh atau jam-jam sahur selama bulan Ramdhan menjadi opsi yang paling mungkin diambil sebab para penerbang tempur yang menjalankan puasa tidak diperkenankan menerbangkan pesawat di atas pukul 10.00.

"Pukul 10.00 pagi adalah batas waktu yang diberikan oleh tim medis untuk terbang di saat puasa karena lebih dari waktu itu, kadar gula darah sudah menurun dan tidak fit untuk terbang kecuali membatalkan puasa jika diperlukan," kata Yuris.

Dalam kondisi berpuasa, setelah pukul 10.00, para penerbang hanya diperkenankan untuk siap siaga operasi, tidak menerbangkan pesawat kecuali dalam kondisi darurat dan membatalkan puasanya.

"Bagi penerbang tempur Muslim, jika ingin tetap berpuasa, mereka hanya boleh standby operasi setelah pukul 10.00 pagi kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan scramble," kata Yuris.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.